Ridwan Hisjam Sebut Airlangga Hartarto Curi Start untuk Galang Dukungan Munas
Ketua Dewan Pembina Padepokan Kosgoro 57 ini melihat memang ada kelompok di Golkar yang ingin Munas dimajukan bulannya tidak harus Desember.
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar saat ini sudah dianggap kedaluwarsa. Sebab, Munas sesuai jadwal rencana bakal digelar pada Desember tahun ini.
"Seharusnya jika ingin menggelar Munaslub dilaksanakan tahun kemarin 2023," kata Ridwan Hisjam, Jumat (9/8/2024), di Jakarta.
Ridwan Hisjam pernah mendorong Munaslub Golkar pada Juli 2023. Jika sekarang dimunculkan Munaslub dia menilai kurang tepat. “Sekarang sudah tahun berjalan, seharusnya kalau mau Munaslub diajukan satu tahun sebelumnya,” kata dia.
Ridwan Hisjam berpendapat Munas Golkar tidak harus Desember tahun ini melainkan bisa dimajukan Agustus, September atau Oktober. Yang terpenting sudah masuk tahun waktu untuk Munas. "Kalau dimajukan bulannya itu tidak termasuk Munaslub karena sudah masuk tahunnya," kata dia.
Waktu yang tepat
Sebelum munas terlebih dahulu digelar rapimnas. “Keputusan Rapimnas Partai Golkar untuk menentukan kembali kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan Munas, apakah tetap Desember sesuai hasil Munas 2019,atau dimajukan bulannya,” ujarnya.
"Ya itu nanti terserah keputusan Rapimnas mau kapan pastinya, mau tetap Desember ya boleh, dimajukan jadi Oktober atau September juga boleh," tambahnya.
Berkaca pada sejarah Golkar, Munas pada masa Orde Baru 1997 dilaksanakan Oktober. Kemudian saat reformasi diadakan Munaslub Juli 1998 dan kemudian terpilihlah Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum. Seharusnya Munas berikutnya lima tahun ke depan berlangsung pada bulan Juli.
Namun akhirnya Munas Golkar mundur pada Desember 2019. Keputusan untuk mengadakan Munas pada 2019, yang memilih Airlangga Hartarto, sebenarnya sudah melanggar konstitusi. Namun karena itu sudah menjadi keputusan Rapimnas, maka dirinya tak bisa berbuat apa-apa.
Keputusan rapimnas
"Ketika itu sudah menjadi keputusan Rapimnas ya sudah, mau nggak mau ya kita ikuti, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah makanya Munas tahun ini sebenarnya bisa dimajukan bulannya, itu tergantung Rapimnas, kalau diajukan bulannya boleh, yang tidak boleh mundur tahun sampai tahun depan itu tidak boleh," kata Ridwan Hisjam.
Ketua Dewan Pembina Padepokan Kosgoro 57 ini melihat memang ada kelompok di Golkar yang ingin Munas diajukan bulannya tidak harus Desember. Menurutnya hal itu sah-sah saja karena bagian dari demokrasi para kader yang menginginkan dipercepat.
Lagi pula, Ketua Umum Golkar Airlangga juga dianggap telah mencuri start terkait kampanye calon ketua umum dengan menggalang dukungan ke DPD-DPD sejak Juli lalu, sehingga membuat dinamika politik di internal Golkar menjadi panas.
"Kalau calon-calon lain ingin menggalang dukungan dan meminta dipercepat, saya kira wajar, toh Airlangga sendiri juga sudah melakukan itu, dia mencuri start. Jadi ini dampak dari Airlangga yang memulai dulu," ujar Ridwan Hisjam.
Informasi yang dia peroleh, pengurus DPD sampai organisasi sayap Partai Golkar diminta mengeluarkan pernyataan untuk menyatakan dukungan. Padahal pernyataan dukungan oleh DPD dibolehkan setelah ada hasil keputusan Rapimnas mengenai waktu pelaksanaan Munas. (*)
