Polda DIY Mengerahkan 4.431 Personel

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Aparat kepolisian bersama TNI, Linmas dan Satpol PP yang diterjunkan untuk pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada), dihadapkan tantangan berat.

Selain menjamin keamanan dan kesuksesan pesta demokrasi daerah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan terkait juga dibebankan tanggung jawab mencegah transmisi penyebaran Covid-19.

“Kita berharap dari seluruh panitia penyelenggara agar Jogja dapat tetap aman dan kondusif, apalagi dalam situasi sekarang ini ada kerawanan lain selain apa yang terjadi pada saat pemilihan yaitu adanya penularan Covid-19. Kita berusaha tidak terjadi kerumunan dan tidak terjadi klaster baru,” ujar Irjen Polisi Asep Suhendar, Kapolda DIY.

Saat melepas jajarannya, Senin (07/12/2020), untuk pengamanan Pilkada 2020 Kapolda menekankan prosedur pengamanan dan protokol kesehatan yang telah digariskan menjadi fokus perhatian utama, baik ketika hari pencoblosan maupun masa penghitungan suara.

“Kita sudah melakukan pelatihan kepada anggota sehingga mereka sudah paham cara bertindak di wilayah nanti, terutama tugas-tugas di TPS. Harapan lainnya semoga setelah penghitungan dan pemilihan tidak terjadi apa-apa. Kita berharap dapat kepala daerah yang kredibel dan mampu menyejahterakan masyarakatnya,” kata Asep Suhendar di halaman Mapolda setempat.

Polda DIY mengerahkan sedikitnya 4.431 anggotanya. Sedangkan TNI menurunkan 354 personel serta Linmas ada 12.316 orang untuk pengamanan pilkada.

Dari pemetaan yang dilakukan di tiga kabupaten yang menggelar Pilkada serentak tahun ini yaitu Gunungkidul, Bantul dan Kabupaten Sleman, setidaknya ada 27 TPS yang masuk kategori rawan I alias sangat rawan dari total 6.108 TPS.

Menyikapi kondisi tanggap darurat Merapi saat ini dan wacana pembuatan TPS darurat, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Joko Supriyanto kepada koranbernas.id menyebutkan, hingga saat ini BPPTKG belum menaikkan status Merapi menjadi awas.

Namun, pihaknya dan KPU Kabupaten Sleman telah mendirikan TPS darurat di Barak Pengungsian Glagaharjo untuk memfasilitasi hak pilih warga.

“Kemudian karena kelompok rentan harus mengungsi, warga Kalitengah Lor yang ada di barak pengungsian, sehingga TPS di Kalitengah Lor kita pindah ke dekat barak pengungsian. Kita sudah siapkan tenda-tenda untuk TPS di sana,” kata Joko.

Jamin minim transmisi

Joko Supriyanto menjamin dapat menekan transmisi penyebaran Corona. Hal ini karena seluruh KPPS dan Pengawas TPS semuanya adalah warga Glagaharjo yang masih dikategorikan zona hijau penyebaran Covid-19, meskipun Kecamatan Cangkringan saat ini berada pada kategori zona merah.

“Semua petugas berasal dari Glagaharjo, termasuk yang dari Kalitengah Lor. Di sana masih zona hijau alias tidak ada yang terpapar. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran kalau ada perpindahan (transmisi) virus. Kan, semua petugas tidak ada yang dari luar,” tegasnya.

Sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman selaku ujung tombak penanganan darurat Merapi belum memperbolehkan relawan dari luar daerah membantu proses tanggap darurat. BPBD Sleman lebih mengutamakan relawan lokal untuk mencegah penularan virus Corona, disertai penerapan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun serta menjaga jarak.

“Kalau ada relawan dari luar yang mau membantu, silakan di Posko Utama Pakem. Kita yang ada di barak pengungsian mengandalkan relawan lokal. Contohnya saat kemarin evakuasi hewan ternak, kita manfaatkan warga untuk turut membantu. Kalau ada relawan luar yang datang, kita suruh tunggu di posko (Pakem) saja,” tandas dia.  (*)