PKS DIY Mengajak Bertarung, Tak Selamanya Menghindar dari Covid

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY mengajak masyarakat bertarung melawan Covid-19. Pilihan ini dinilai paling baik sebab upaya memutus mata rantai penularan penyakit itu hingga sekarang belum sepenuhnya berhasil.

Ketua DPW PKS DIY Agus Mas’ud kepada wartawan di Kantor DPW PKS DIY Jalan Gambiran Yogyakarta usai acara syawalan, Selasa (1/6/2021), mengakui angka positif pada 30 Mei 2021 ada penambahan 6.115 kasus. Di DIY terdapat 211 kasus baru.

“Kami meminta pemerintah pusat dan daerah untuk kembali fokus dan lebih serius mengurai keruwetan persoalan bangsa ini, mulai dari penanganan wabah Covid-19 yang belum mereda hingga persoalan ekonomi dan dampak sosialnya,” kata Agus.

Sedangkan masyarakat diimbau tetap menyadari pentingnya protokol kesehatan (prokes) mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun maupun menghindari kerumunan.

Didampingi jajaran pengurus lainnya di antaranya Muhammad Syafi’i dan Sofyan Setyo Darmawan, Agus mengakui kondisi ekonomi masih jauh dari harapan.

Setidaknya berdasarkan indikator ekonomi nasional tercatat pertumbuhan ekonomi minus 0,74 persen dan inflasi 0,13 persen pada akhir April 2021.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 6,14 persen dan inflasi 0,01 persen (terendah se Indonesia) pada akhir April 2021.

Sepakat, Sofyan Setyo Darmawan menambahkan masyarakat perlu lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Covid harus dilawan supaya tidak muncul masalah baru. “Kita harus bertarung,” ujar anggota Komisi D DPRD DIY ini, yang salah satunya membidangi kesehatan.

Untuk memenangkan pertarungan maka masyarakat harus memiliki bekal yaitu taat prokes, meningkatkan imunitas, edukasi serta penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

“Tidak selamanya kita semua harus menghindar. Dalam kacamata kami, jika menghindar terus maka muncul masalah lain. Masalah ekonomi,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan mengenai masuknya wisatawan ke DIY, Sofyan menjelaskan pemerintah pusat memang mengeluarkan kebijakan wisata lokal.

Di tingkat daerah, kebiakan tersebut diaplikasikan disertai dengan protokol kesehatan. Selain itu, Dinkes DIY juga perlu terus melaksanakan edukasi tentang pentingnya PHBS.

Silaturahmi kebangsaan

Syawalan kali ini merupakan merupakan bagian dari kegiatan Silaturahmi Kebangsaan yang digagas DPP PKS sejak Ramadan.  DPW PKS DIY telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan kepada para tokoh masyarakat, ormas keagamaan, dan tokoh lembaga perempuan se-DIY.

Adapun acara syawalan yang kebetulan bersamaan dengan Puncak Harlah ke-19 PKS, milad dan hari lahir Pancasila kali ini diadakan secara terbatas dihadiri 50 peserta. Mereka adalah Pengurus DPP BPW Jatijaya, DPTW PKS DIY, pengurus harian DPW dan Ketua DPD PKS se-DIY.

Semua anggota PKS DIY dan masyarakat secara luas mengikuti jalannya acara melalui kanal Youtube PKSTV Jogja sehingga bisa disimak oleh. Adapun hikmah syawalan disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

Bersamaan dengan peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni, PKS DIY juga menyampaikan poin-poin penting. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum bersatunya seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“PKS tidak ingin Pancasila hanya menjadi jargon semata, bahkan menjadi alat untuk memukul komponen bangsa yang berbeda pendapat,” kata Agus Mas’ud.

PKS DIY mendukung sikap yang telah disampaikan DPP PKS untuk menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi dengan menolak tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang telah menimbulkan kegaduhan pro dan kontra di masyarakat.

TWK dinilai tidak hanya menghambat upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga bermasalah dalam konten dan metodologinya,  karena ada materi yang ingin membenturkan Pancasila dan ajaran agama. “Padahal Pancasila dan Konstitusi kita menjamin setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama,” tandasnya.

Muhammad Syafi’i menambahkan, tes wawasan kebangsaan termasuk yang akan dilaksanakan Pemda DIY tidak ada masalah. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota Komisi A DPRD DIY itu memandang perlu perlu ada pengawasan.

“Tes oke. Tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan adalah kontennya. Jangan sampai Pancasila dibenturkan dengan Al Quran. Sila pertama dibenturkan dengan sila ketiga. Jangan ada dikotomi agamis dan nasionalis,” ungkap salah seorang cucu Pahlawan Nasional Ki Bagoes Hadikoesoemo itu. (*)