Persoalan Pekerja Migran, Menteri P2MI Minta Bantuan Muhammadiyah
Menteri Abdul Kadir Karding menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat berbasis keagamaan yang memiliki jaringan luas dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA--Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, secara terbuka meminta bantuan Muhammadiyah dalam menangani berbagai persoalan pekerja migran Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan seusai penandatanganan kerja sama antara Kementerian P2MI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu (16/4/2025).
Menteri Karding menyebut, Muhammadiyah sebagai role model dalam pengelolaan sistem organisasi yang efisien, efektif, dan berbasis sistem. Ia menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat berbasis keagamaan yang memiliki jaringan luas dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Karding merinci beberapa peran yang bisa diambil oleh Muhammadiyah. Pertama, sosialisasi pentingnya berangkat secara prosedural dengan memanfaatkan jaringan dan basis dukungan massa Muhammadiyah yang kuat.
“Dengan jaringan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, dengan basis dukungan massa yang kuat, supaya kita terus mensosialisasikan pentingnya berangkat secara prosedural. Itu penting,” ujarnya.
Kedua, pendampingan sejak awal proses, mulai dari pelatihan oleh BP2MI, termasuk pendampingan psikologis dan pemahaman keagamaan. Ketiga, pemberdayaan yang berfokus pada reintegrasi sosial bagi pekerja migran yang kembali.
“Memastikan bahwa mereka yang kembali itu jauh lebih baik daripada sebelum mereka bekerja. Artinya, pendampingan wilayah usaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis—itu sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Karding juga menyoroti peran Muhammadiyah dalam proses sertifikasi serta pendidikan vokasi.
“Saya kira semua orang tahu bahwa sistem pendidikan dan sistem vokasi yang ada di Muhammadiyah itu sangat maju, sangat modern, dan sangat bagus. Sehingga ini bisa bersama-sama dengan kami untuk memperkuat sumber daya,” tambahnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menguraikan langkah-langkah pemberdayaan yang akan dilakukan untuk pekerja migran Indonesia.
“Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk pekerja migran Indonesia yang kami ambil, tentu dimulai dari sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan, sekaligus hal-hal yang diperlukan ketika calon-calon pekerja migran itu hendak bekerja di luar negeri,” ujar Haedar.
Haedar juga menyebutkan potensi institusi pendidikan di bawah Muhammadiyah, terutama di bidang kesehatan.
“Kami memiliki sekolah tinggi dan universitas yang berbasis kesehatan. Dulu banyak mengenal akademi-akademi keperawatan, yang sekarang sudah berkembang menjadi sekolah tinggi, institut, dan universitas,” katanya.
Institusi ini diharapkan dapat membantu pemberangkatan pekerja dengan keterampilan tinggi di bidang kesehatan yang sangat diperlukan oleh berbagai negara.
“Dan itu dengan tingkat perlindungan yang lebih aman dan lebih baik,” tambah Haedar.
Kerja sama antara Kementerian P2MI dan Muhammadiyah ini menandai pendekatan baru dalam penanganan isu pekerja migran dengan melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki jaringan luas di Indonesia. (*)
