Perguruan Tinggi Perlu Mengkaji Sistem Demokrasi dan Pemilu
Apakah sistem pemilu termasuk pilkada langsung banyak manfaat atau mudharatnya?
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, KEBUMEN -- Demokrasi di Indonesia yang salah satunya diwujudkan dalam pemilu sekarang ini, memerlukan pengkajian. Empat perguruan tinggi negeri sudah diminta untuk melakukan pengkajian, apakah sistem pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung banyak manfaat atau mudharatnya?
"Sebagai Ketua MPR saya sudah mengunjungi Undip, Universitas Udayana, Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya," kata Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, menjawab pertanyaan koranbernas.id usai sosialisasi Empat Pilar MPR di Hotel Candi Sari Kebumen, Jumat (19/1/2024).
Bamsoet, panggilan akrabnya, mengatakan kunjungan ke empat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) itu untuk menyampaikan bagaimana badan penelitian dan pengembangan di empat PTN itu melakukan pengkajian, tentang demokrasi dan sistem pemilu.
Menurut dia, demokrasi dan sistem pemilu yang sedang berjalan menunjukkan terjadi peningkatan korupsi di Indonesia. Lebih dari 600 orang kepala daerah dan anggota legislatif terlibat korupsi. Tingkat korupsi di Indonesia sudah menggila setelah demokrasi semakin tinggi.
ARTIKEL LAINNYA: Ketua MPR RI Mendukung Zero Knalpot Brong Saat Kampanye
Bamsoet menambahkan, mengubah sistem pemilu, dengan jalan legislatif review. Tapi tidak mudah mengingat perlu melakukan amandemen UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan turunannya.
Di hadapan 200 orang peserta sosialisasi, pengurus dan anggota Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Kebumen itu mengungkapkan, sistem pemilu sekarang cukup banyak mudharatnya. Di antaranya, calon yang bisa terpilih adalah calon yang memiliki kapital besar.
Contoh, untuk menjadi kepala daerah atau bupati butuh dana Rp 50 miliar. Calon biasanya menjual harta, pinjam bank atau ada bohir di belakangnya. "Banyak mudharatnya demokrasi dan sistem pemilu sekarang," kata Bamsoet.
Dia berpendapat, dari sosialisasi ini menunjukkan LDII punya platform yang sama dengan MPR dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan, seperti yang ada di Empat Pilar Kebangsaan MPR. Kekritisan dan pemahamannya empat pilar anggota LDII, sudah tidak diragukan lagi.
ARTIKEL LAINNYA: KPU Bantul Mengingatkan Pemilih di TPS Khusus Jangan Lupa Mencoblos
"Saya dan Prof Singgih melakukan penguatan saja," kata Bamsoet didampingi Ketua DPW LDII Jateng Prof Singgih Tri Sulistiyono.
Sebagai narasumber Singgih antara lain menjelaskan sejarah nasionalisme dari pra-kemerdekaan hingga sekarang. (*)
