Ketua MPR RI Mendukung Zero Knalpot Brong Saat Kampanye
Sistem pemilu proporsional terbuka, caleg dengan ekonomi kuat yang lebih berpeluang terpilih.
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, KEBUMEN -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR), Bambang Soesatyo, mendukung komitmen serta upaya Polri supaya tidak ada penggunaan kendaraan bermotor dengan knalpot brong, pada kampanye terbuka yang dimulai 21 Januari 2024. Upaya Polri bisa mencegah keonaran, setelah tidak ada suara bising knalpot brong peserta kampanye terbuka.
Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan hal itu tatkala menjawab pertanyaan koranbernas.id usai menjadi narasumber sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kampus Politeknik Piksi Ganesha Indonesia (PPGI) Kebumen, Kamis (18/1/2024) sore.
Bamsoet mengajak pendukung capres dan cawapres, caleg petahana, agar bersama sama mendukung upaya Polri, untuk menciptakan kampanye terbuka, tanpa penggunaan kendaraan bermotor dengan knalpot brong.
“Penggunaan knalpot brong bisa menimbulkan keonaran karena mengganggu pihak lain. Kita memulai dari diri sendiri," kata Bamsoet.
ARTIKEL LAINNYA: Diam Menyimpan Potensi Ledakan, Purworejo Rangking 18 Kerawanan Pemilu
Di hadapan peserta sosialisasi yaitu mahasiswa dan anggota Ormas, Bamsoet mengungkapkan ada sisi gelap dan sisi terang pemilu langsung dan pemilu tidak langsung.
Dicontohkan, pemilihan kepala daerah langsung. Sudah lebih dari 300 orang kepala daerah yang terlibat korupsi, akibat dari politik biaya tinggi.
Memang tidak semua calon kepala daerah memiliki modal besar untuk mengikuti pilkada. Mereka yang tidak memiliki modal besar, di belakang mereka ada bohir bohir yang membiayai.
Pemilihan kepala daerah, dengan sistem perwakilan, dipilih anggota DPRD juga masih ada sisi gelap. Calon kepala daerah melakukan pendekatan ke parpol atau anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk mendapatkan suara. "Pemilihan langsung atau perwakilan ada sisi gelap dan sisi terangnya," kata Bamsoet.
Bamsoet mengungkapkan, sistem pemilu proporsional terbuka, caleg dengan ekonomi kuat yang lebih berpeluang terpilih. Orang dari kalangan biasa biasa saja sulit terpilih karena politik biaya tinggi. (*)
