Penyandang Disabilitas Rawan Terpapar Jadi Prioritas Vaksinasi

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, mengakui kelompok disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang rawan terpapar virus.

“Prioritas kami adalah terus mengupayakan ketersediaan vaksin bagi disabilitas di seluruh Indonesia. Kami menginginkan, penyandang disabilitas memiliki imun yang baik, utamanya pada masa pandemi ini sehingga bisa meminimalisasi potensi terkena wabah Covid-19,” ucapnya.

Belum lama ini tatkala menghadiri kegiatan vaksinasi bagi disabilitas di Jawa Tengah, Angkie memahami kemampuan mengakses informasi dan berkomunikasi pada masa pandemi merupakan tantangan bagi penyandang disabilitas.

“Saya, paham betul penyandang disabilitas yang harus berupaya ekstra untuk tetap bisa bertahan di kondisi yang sulit saat ini. Hal ini menjadi tantangan tersendiri. Namun, bagi saya dan kami para penyandang disabilitas, kondisi ini tidak harus dikeluhkan. kita berusaha mampu menembus batas dengan semua keterbatasan,” ucapnya.

Tahun ini, lanjut dia, Staf Khusus Presiden terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak mulai dari jajaran pemerintah pusat serta daerah untuk menjamin ketersediaan vaksin bagi disabilitas. Ini juga tidak lepas dari amanah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara termasuk mendapat suntikan vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan Covid-19.

“Kami mengampanyekan disabilitas bisa vaksin yang merupakan bagian dari gerakan Indonesia Bisa. Gerakan ini digagas untuk menciptakan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga terjadi sinergitas dalam upaya menghadirkan vaksin bagi disabilitas di Indonesia,” ungkapnya.

Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan yang memberi kepercayaan untuk melakukan komunikasi lintas sektor terkait vaksin disabilitas. Ini dilakukan setelah Indonesia mendapat hibah 450.000 vaksin jenis sinopharm dari Raja Uni Emirat Arab.

“Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kemudian meminta untuk mendistribusikan kepada penyandang disabilitas yang berada di wilayah dengan risiko tinggi Covid-19,” kata Angkie.

Saat ini ada 255.000 vaksin sinopharm yang disalurkan ke enam daerah oleh Kementerian Kesehatan. Terkait data penerima serta validasi warga disabilitas, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Dalam Negeri.

“Kami juga melibatkan 98 komunitas disabilitas. Harapannya, vaksin ini bisa tepat sasaran kepada penyandang disabilitas, terutama enam daerah yang berada di zona merah,” tambahnya.

Adapun rincian pelaksanaan lokasi program vaksinasi ini akan dilakukan di Provinsi Banten dengan jumlah 18.166 disabilitas, Provinsi Jawa Barat 60.824 disabilitas, Provinsi Jawa Tengah 69.840 disabilitas, Provinsi DIY 11.225 disabilitas, Provinsi Jatim 53.642 dan Provinsi Bali 11.309 disabilitas.

Pelaksanaan vaksinisasi dijadwalkan Agustus ini hingga Oktober mendatang. “Kami harapkan dalam tiga bulan ini vaksin dosis pertama bisa disuntikkan kepada penerima yang merupakan penyandang disabilitas. Tentu vaksiniasi menjadi penting bagi disabilitas yang merupakan bagian dari kelompok prioritas. Vaksin adalah upaya kita bersama untuk lepas dari situasi pandemi dan mencapai herd immunity,” paparnya.

Angkie berharap media ikut menyebarluaskan program ini sehingga keluarga yang memiliki penyandang disabilitas bisa mengakses informasi ini kemudian mengikuti vaksinasi, yang pelaksanaannya dilakukan pemerintah daerah. (*)