Pengembangan UMKM Pulihkan Ekonomi DIY

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Badan Pengurus Daerah Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) DIY, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara mengungkapkan UMKM menjadi kekuatan ekonomi DIY selama pandemi Covid-19. Bahkan UMKM menjadi bagian tak terpisahkan sebagai sektor penopang pariwisata.

"Sebagian besar UMKM ini selama penggerakknya tak lain kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga, sebagai tambahan penghasilan keluarganya," kata Bendara dalam Gerakan Kasih Ramadan (GKR) 2022 seri kedua di Bantul, Rabu (20/4/2022) sore.

Namun, menurut Bendara akibat pandemi Covid-19 yang melanda wilayah DIY sejak 2020 silam, UMKM sangat terdampak. Ini sebagai imbas surutnya pariwisata akibat pandemi.

Seiring mulai melandainya kasus menjelang lebaran ini, para pelaku UMKM bisa kembali bangkit perekonomian. Namun dengan tetap berpartisipasi agar Covid-19 tak kembali naik kasusnya.

"Jangan sampai usai libur lebaran nanti ada gelombang gelombang baru Covid-19 yang aneh-aneh, jadi kita harus bersama tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga Yogya tak naik lagi level PPKM nya yang membuat ekonomi terdampak," jelasnya.

GKR Bendara pun bersyukur libur lebaran ini kasus Covid-19 melandai sehingga UMKM yang banyak dilakukan kalangan perempuan ini bisa kembali normal penghasilannya seperti sebelum masa pandemi.

"Apalagi di Kabupaten Bantul ini pelaku usaha UMKM nya termasuk salah satu terbanyak di DIY," paparnya.

Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslih yang dibacakan Sekda Bantul Helmi Jamharis menyampaikan tentang penanganan stunting. Pemkab Bantul menyambut baik inisiasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui upaya gotong royong untuk mencegah terjadinya stunting.

"Sebagaimana ketahui bersama stunting pada anak tak hanya memiliki pengaruh dalam tumbuh kembangnya, namun dapat berdampak terhadap daya saing generasi penerus," paparnya.

Abdul Halim mengatakan dalam penanggulangan dan pencegahan stunting ini, Kabupaten Bantul telah memiliki program melalui pemberdayaan masyarakat pada tingkat padukuhan.

"Salah satunya dengan memberikan dana insentif sebesar 50 juta rupiah untuk setiap perdukuhan," paparnya.

Dana itu peruntukkannya memiliki fokus pada sektor kesehatan, utamanya pencegahan stunting.

Selain itu pada sektor hulu, pada beberapa waktu yang lalu jajaran BKKBN dan Kementerian Agama bersama Kabupaten Bantul juga meluncurkan program pencegahan stunting. Caranya berupa program pendampingan dan konseling tiga bulan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan.  Abdul Halim mengatakan stunting ini merupakan masalah yang kompleks.

"Jadi kita bersama-sama harus bergotong-royong, berkolaborasi lintas sektoral, untuk menyelesaikan permasalahannya," kata dia.

"Stunting ini bukan hanya permasalahan gizi saja, tetapi kita harus memperhatikan sektor yang lain seperti kesejahteraan keluarga," imbuh Abdul Halim.

Hanya dengan tercapainya keluarga sejahtera, secara otomatis, perencanaan keluarga sehat dapat terpenuhi yang salah satunya dapat mencukupi kebutuhan gizi yang baik. Mulai dari saat pra kehamilan, pra kelahiran serta pasca melahirkan hingga masa tumbuh kembang anak.

"Upaya pencegahan stunting ini tidak dapat dilakukan oleh BKKBN atau pemerintah daerah saja, pendekatan ini memerlukan sinergitas lintas sektoral dan peran aktif untuk dapat bahu-membahu mewujudkan generasi anak yang benar sehat karena anak-anak itulah masa depan membangun bangsa ini," ungkapnya.(*)