Penelitian Akademisi Kurangi Angka Kemiskinan

KORANBERNAS.ID -- Perlu upaya bersama dari akademisi dengan pemerintah dalamr rangka mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, termasuk di desa. Salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan akademisi di perguruan tinggi (PT) dengan tema-tema pembangunan desa.

Hal ini yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) tim peneliti dari Univ PGRI Yogyakarta (UPY) yang digelar di kampus setempat, Senin (4/11/2019). FGD yang didanai dari Kementerian Ristek Dikti ini digelar sebagai salah satu bentuk akuntabilitas laporan dengan judul "Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pengoptimalan Modal Sosial dan Kualitas Hidup untuk Mewujudkan Desa Mandiri".

FGD menghadirkan narasumber dari Bapeda Sleman yaitu Pranama dan Bapeda Bantul, Nur Indah Isnaeni. Selain itu praktisi Bumdes Panggung Harjo, Wahyudi.

Kegiatan juga dihadiri dari perwakilan masyarakat sampel penelitian yaitu dari pamong desa, sekdes, dan perwakilan pengurus kelompok masyarakat yang terdiri dari kalangan pendidikan, kesehatan,lingkungan dan ekonomi atau Bumdes di 4 desa. Rektor UPY dan jajarannya, Dekan Fakultas Bisnis dan FKIP serta dari para dosen UPY dan perwakilan mahasiswa juga ikut FGD.

Penelitian itu digelar dalam rangka merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang dapat mewujudkan desa mandiri. Obyek penelitian dilakukan d dua kabupaten, yaitu Desa Tlogoadi dan Tridadi Sleman serta Desa Potorono dan Wonokromo di Bantul selama 2 tahun pada 2018-2019. Tim peneliti terdiri dari Tri Siwi Nugrahani, Suharni, R Indriyati dan Esti Setyawati.

Siwi menjelaskan, sinkronisasi PT dengan program pemerintah dalanm upaya mengurangi kemiskinan sangatlah penting. Karena program APBdesa lebih difokuskan pada pemberdayaan dan bukan pada fisik.

"Diperlukan sinergi antara desa dengan Perguruan Tinggi untuk membangun desa terutama dalam mewujudkan desa mandiri yang salah satunya melalui Bumdes," ungkapnya.

Untuk mewujudkan kemandirian diperlukan 3 kapasitas yaitu kapasitas sosial, politik dan pemimpin serta proses danbirokrasi aparatur. Dari ketiga kapasitas tersebut, kapasitas sosial yang paling dominan.

Karenanya tim peneliti merumuskan model pemberdayaan dengan modal sosial. Modal sosial ini harus disertai partisipasi masyarakat yang akan lebih mampu untuk mewujudkan desa mandiri yaitu dengan mengoptimalkan badan/unit/bumdes .

Alasan tim merevisi model untuk memunculkan bumdes dilakukan karena peran dan fungsi bumdes perlu dioptimalkan. Sehingga mampu menghantarkan mewujudkan kualitas hidup atau mengurangi kemiskinan yang akhirnya akan mewujudkan desa mandiri.

"Diperlukan kerjama dari berbagai pihak dan dukungan dari PT dalam mewujudkan kemandirian desa. Dengan model pemberdayaan masyarakat yang mengoptimalkan modal sosial dan partisipasi masyarakat yang akan mampu meningkatkan kualitas hidup salah satunya dg mengoptimalkan unit usaha desa (bumdes) sehingga mampu mewujudkan desa mandiri," imbuhnya. (yve)