Pemkab Sleman Siap Melaksanakan Edaran Kemendagri dan KemenPAN RB

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Bupati Harda Kiswaya menegaskan Pemkab Sleman siap menindaklanjuti dan melaksanakan edaran Kemendagri dan KemenPAN RB terkait Transformasi Budaya Kerja ASN untuk mengintensifkan efisiensi penggunaan energi.

Pemkab Sleman akan mengkaji sektor-sektor mana yang dapat menerapkan kebijakan pemerintah sesuai SE Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dan SE MenPAN RB No. 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi ASN di Instansi Pemerintah.

Harda menegaskan kebijakan yang bertujuan untuk mengakselerasikan transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif efisien ini dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

"Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Sleman adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," kata Harda melalui siaran pers, Kamis (2/4/2026).

Layanan digital

Menurut dia, hal ini didukung dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sleman yang telah mencapai angka 4,30 dengan predikat memuaskan, menunjukkan Sleman telah siap melaksanakan layanan digital pemerintah daerah.

Meskipun demikian, Harda memastikan sesuai edaran Kemendagri maupun KemenPANRB maka pada sektor-sektor layanan publik tertentu seperti layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan, trantibum, linmas, kebersihan, persampahan, adminduk, perizinan, kesehatan, pendidikan dan lainnya akan tetap dilaksanakan layanan secara langsung.

Saat ini, Harda melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman dan Bagian Organisasi Setda Sleman sedang menggodok ketentuan teknis terkait penerapan WFH yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat di Kabupaten Sleman.

"Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara hati-hati, dengan tetap mengedepankan kepentingan publik serta kualitas pelayanan yang cepat, tepat dan responsif," ungkapnya.

Sesuai kebutuhan

Harda menambahkan skema fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan layanan publik dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam menjaga kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tetap selaras dengan arahan Pemerintah Pusat, sekaligus menjamin pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman tetap berjalan optimal," kata Harda. (*)