Pemkab Sleman Jalin Kerja Sama dengan BSI

Literasi keuangan syariah merupakan fondasi penting membangun masyarakat yang cerdas.

Pemkab Sleman Jalin Kerja Sama dengan BSI
Kesepakatan bersama Pemkab Sleman dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) tentang literasi keuangan syariah, Senin (8/9/2025). (istimewa)

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menandatangani kesepakatan bersama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) tentang literasi keuangan syariah, Senin (8/9/2025), di Ruang Rapat Sembada Setda Kabupaten Sleman.

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Sleman Harda kiswaya dan Area Manager BSI Area Yogyakarta, Hari Nopa Kurniawan. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi kedua pihak untuk bersinergi meningkatkan pemahaman dan efisiensi literasi keuangan syariah.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi empat aspek utama yakni literasi keuangan syariah, penyelenggaraan pembayaran pajak daerah, layanan perbankan syariah di Mall Pelayanan Publik serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bersama.

Bupati Harda menyampaikan apresiasi terhadap BSI atas kolaborasi yang dilakukan. Harda menekankan literasi keuangan syariah merupakan fondasi penting membangun masyarakat yang cerdas dalam mengelola keuangan, serta memiliki dimensi spiritual dan moral yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi dan kepedulian sosial.

Ekosistem ekonomi

“Kerja sama ini tidak hanya mendukung pengelolaan keuangan masyarakat, akan tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan," kata Harda.

Selain meningkatkan pemahaman keuangan syariah, kesepakatan tersebut juga diharapkan memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak daerah melalui sistem BSI. Kemudahan transaksi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman.

Hari Nopa Kurniawan selaku Area Manager BSI Area Yogyakarta mengaku senang bisa menjadi mitra Pemkab Sleman dalam melaksanakan program-programnya.

Dia berharap kerja sama ini dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)