Pakar UMY Sebut AI Penentu Kekuatan Ekonomi dan Militer Masa Depan
Karena manfaatnya sangat besar, AI kini mulai diperlakukan seperti minyak atau teknologi nuklir.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Persaingan penguasaan Artificial Intelligence (AI) kini bergeser menjadi perebutan kekuatan ekonomi, militer hingga geopolitik dunia. Negara yang mampu menguasai AI diprediksi akan memiliki keunggulan strategis di masa depan, sementara Indonesia dinilai masih lebih banyak berperan sebagai pengguna dibanding pengembang teknologi tersebut.
“AI adalah teknologi dua wajah. Negara yang mampu menguasai AI akan memperoleh keunggulan ekonomi sekaligus keunggulan strategis di bidang militer dan intelijen. Karena manfaatnya sangat besar, AI kini mulai diperlakukan seperti minyak atau teknologi nuklir pada masa lalu, yakni sebagai aset strategis yang harus dikuasai negara,” kata Arie Kusuma Paksi SIP MA Ph D, Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar Ekonomi Politik Internasional, Senin (20/7/2026).
Arie menjelaskan, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok kini tidak lagi sebatas perang dagang, melainkan telah bergeser menjadi kompetisi penguasaan teknologi, terutama chip semikonduktor berteknologi tinggi yang menjadi "otak" pengembangan AI modern.
Menurutnya, kebijakan Amerika Serikat yang memperketat ekspor chip canggih ke Tiongkok, termasuk pembatasan penjualan peralatan produksi chip dari perusahaan seperti ASML dan Tokyo Electron, belum tentu memberikan hasil sesuai harapan.
“Tekanan Amerika Serikat justru bisa menjadi bumerang. Ketika akses terhadap chip dibatasi, Tiongkok semakin terdorong membangun industri chip-nya sendiri sehingga dalam jangka panjang dapat mempercepat kemandirian teknologi mereka,” ujarnya.
Kekuatan global
Arie menambahkan, penguasaan AI berpotensi mengubah peta kekuatan global. Negara yang memiliki data dalam jumlah besar, kapasitas komputasi tinggi, dan sumber daya manusia unggul akan semakin sulit dikejar negara lain.
“Keunggulan AI bersifat akumulatif. Semakin banyak data, kapasitas komputasi, dan peneliti yang dimiliki, semakin besar pula peluang suatu negara untuk terus unggul dibandingkan negara lain. Namun, ini masih merupakan proyeksi karena perkembangan AI berlangsung sangat cepat,” katanya.
Dia menilai perebutan pengaruh dunia kini tidak lagi hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada penguasaan infrastruktur digital. Pabrik semikonduktor, data center, hingga jaringan kabel internet bawah laut menjadi aset strategis yang menentukan posisi tawar suatu negara.
“Kita melihat dunia mulai terbelah ke dalam blok-blok teknologi. Persaingan ini membuat isu yang sebelumnya murni bisnis berubah menjadi isu keamanan nasional sehingga kerja sama perdagangan internasional pun menjadi semakin kompleks,” jelasnya.
Di tengah perlombaan tersebut, Indonesia dinilai masih tertinggal karena belum memiliki industri semikonduktor maupun kapasitas riset AI yang mampu bersaing di tingkat global. Saat ini Indonesia masih berperan sebagai pasar sekaligus pengguna AI.
Meski demikian, pemerintah telah menyusun peta jalan pengembangan AI nasional beserta kebijakan pemanfaatannya untuk mendukung program prioritas periode 2026-2029. Pemerintah juga menargetkan kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 12 persen atau setara USD 366 miliar pada 2030.
Namun, Arie mengingatkan target tersebut masih harus dibuktikan melalui implementasi nyata. “Itu masih target dalam dokumen perencanaan. Keberhasilannya harus diukur berdasarkan implementasi dan data yang benar-benar tercapai, bukan hanya berdasarkan target yang ditetapkan,” ungkapnya.
Untuk mengejar ketertinggalan, Arie mendorong pemerintah memperkuat regulasi tata kelola data, meningkatkan insentif riset AI, memperluas pendanaan inovasi, serta memanfaatkan politik luar negeri bebas aktif agar Indonesia dapat menjalin kerja sama teknologi dengan berbagai negara tanpa bergantung pada satu kekuatan.
Inilah pentingnya memperbanyak talenta AI melalui beasiswa dan kolaborasi perguruan tinggi dengan industri. Menurutnya, Indonesia tidak perlu memaksakan diri mengembangkan model AI berskala sangat besar, melainkan fokus pada solusi untuk kebutuhan nasional seperti pertanian, kesehatan, mitigasi bencana dan pelayanan publik.
“Indonesia harus fokus membangun kekuatan AI yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pada saat yang sama, investasi pada data center dan energi bersih juga harus dipercepat karena keduanya merupakan fondasi utama bagi pengembangan ekosistem AI yang berkelanjutan,” tandasnya. (*)
