Pakar Big Data Evello Bantah Serangan Buzzer Megawati Diorkestrasi Penguasa: Itu Hanya “Buzzer Receh”
Opini publik terbukti lebih kuat dari dugaan orkestrasi. Gerakan #SaveRajaAmpat dan #PapuaBukanTanahKosong tidak kuasa dibendung. Gerakan #SaveRajaAmpat di Tiktok bahkan mencatatkan 1,6 miliar kali tayang dari 70.628 video
Siaran Pers 
KORANBERNAS.ID, JAKARTA--Analisis Big Data menolak mentah-mentah pandangan yang menyebut serangan buzzer terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di media sosial mendapat beking atau orkestrasi dari jaringan kekuasaan di pemerintahan.
Dudy Rudianto, Pendiri firma analitik Big Data Evello, menyebutkan diksi adanya penguasa mengorkestrasi serangan tersebut sebagai “pola pikir buzzer”. Menurutnya, terlalu dini menyimpulkan orkestrasi besar hanya karena serangan menggunakan model bot yang seragam.
“Justru buzzer seperti ini bisa dikatakan buzzer receh. Sangat jauh untuk menyimpulkan ini orkestrasi penguasa,” tegas Dudy Rudianto di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Tanggapan Atas Dugaan Guntur Romli
Pernyataan Dudy Rudianto ini menanggapi pernyataan politisi PDIP, Guntur Romli, yang sebelumnya menduga adanya serangan buzzer terhadap Megawati dan PDIP yang mendapat beking dari jaringan kekuasaan tertentu. Guntur Romli menyebut, tidak menutup kemungkinan ada upaya membiarkan buzzer menyebarkan fitnah dengan memanfaatkan jaringan yang ada di pemerintahan, meskipun bukan dari Presiden Prabowo secara langsung, melainkan dari pihak yang merasa terancam dengan posisi PDIP ke depan.
Dudy membantah pandangan tersebut dengan membandingkan isu-isu besar yang terbukti tidak mampu dibendung, bahkan ketika buzzer diduga mendapat dukungan politik.
Kekuasaan Tak Selalu Mampu Membendung Opini
Dudy Rudianto memaparkan perbandingan historis dan data Big Data terkini yang membuktikan bahwa interaksi besar di media sosial tidak selalu melibatkan tangan kekuasaan.
Seperti pada kasus Isu Minyak Goreng (2022). Dudy mencontohkan periode kelangkaan minyak goreng (Februari–April 2022). Saat itu, PDIP yang merupakan bagian dari kekuasaan menjadi sasaran sentimen akibat pernyataan Megawati. Opini publik yang berkembang liar, mencapai 50 juta tayang di Instagram, 38 juta di Youtube, dan 204 juta di Tiktok, terbukti tidak mampu dibendung oleh kekuasaan yang ada saat itu.
Demikian halnya dengan isu Lingkungan Hidup pada masa Pemerintahan Prabowo-Gibran. Opini publik terbukti lebih kuat dari dugaan orkestrasi. Gerakan #SaveRajaAmpat dan #PapuaBukanTanahKosong tidak kuasa dibendung. Gerakan #SaveRajaAmpat di Tiktok bahkan mencatatkan 1,6 miliar kali tayang dari 70.628 video.
“Isu konsisten lainnya, misal isu serangan terhadap ijazah Jokowi yang konsisten eksis dari hari ke hari. Jika benar bahwa kekuasaan yang dimandatkan pada Gibran memiliki kemampuan untuk orkestrasi buzzer, kenapa tidak dipakai untuk membalikkan opini ini saja?,” tantangnya.
Berdasarkan perbandingan komprehensif ini, Dudy Rudianto menyimpulkan bahwa serangan terhadap Megawati hanyalah bentuk kerja dari buzzer receh dengan bayaran yang tidak seberapa, dan sangat jauh untuk mengaitkannya dengan orkestrasi kekuasaan. (*)
