Pemkab Bantul Membangun Perpustakaan Megah Tiga Lantai
Lantai tiga dilengkapi dengan koleksi buku yang kini mencapai 145 ribu eksemplar.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Bupati Bantul Abdul Halim Muslih melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan, Rabu (27/3/2024).
Lokasi perpustakaan yang dikonsep modern dan tiga lantai ini berada di sebelah barat Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya di utara Gedung DPRD Bantul. Dulu tempat ini merupakan Kantor Satpol PP yang kini sudah pindah ke Komplek Pemda 2 Manding.
Hadir dalam peletakan batu pertama tersebut jajaran Forkompinda Bantul, Bunda Literasi Hj Emi Masruroh Halim serta pejabat terkait.
"Dibangunnya gedung ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan budaya literasi bagi masyarakat Bantul. Karena memang budaya literasi dan minat baca ini harus terus kita dorong dan kita tingkatkan sebab bisa menambah ilmu dan pengetahuan," kata Halim.
Perpustakaan direncanakan akan bisa beroperasi setelah pembangunan selesai, targetnya November 2024. Ini sekaligus untuk memindah gedung perpustakaan lama yang sebelumnya berada di selatan Masjid Agung Manunggal Bantul.
ARTIKEL LAINNYA: Padat Karya Memupuk Jiwa Gotong Royong
Adapun dana untuk pembangunan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpusnas RI dengan Pagu anggaran Rp 10 miliar.
Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, Sukrisna Dwi Susanta MSi, mengatakan perpustakaan yang dibangun tersebut lebih nyaman dan representatif dibandingkan bangunan perpustakaan yang lama.
Perpustakaan yang baru akan memiliki tiga lantai. Lantai satu untuk pembaca anak dan difabel dengan dilengkapi kantin. Lantai dua untuk perkantoran dan penyimpanan buku-buku naskah kuno. Termasuk ada studio mini anak untuk melihat video dongeng dan ilmu pemgetahuan lainnya.
Lantai tiga untuk pembaca umum yang dilengkapi dengan koleksi buku yang kini mencapai 145 ribu eksemplar dengan beragam judul. Sedangkan rooftop akan dibuat coffeshop.
Gedung lama, menurut Sukrisna, berdiri di tanah kas desa sehingga dipoles apapun oleh Perpusnas tidak bisa. Memang syarat pembangunan fasilitas itu harus di tanah milik pemerintah. (*)
