Musrenbang Perempuan Mendukung Partisipasi Pembangunan Sleman

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Sebagai upaya untuk memberikan ruang dan waktu khusus pada perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Bagi Perempuan Tingkat Kabupaten, bertempat di Rumah Makan Pringsewu, Sleman, Kamis (23/2/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh 122 peserta perempuan terdiri dari 105 orang perwakilan berbagai organisasi seperti perangkat kalurahan, BPKal, karang taruna, HWDI, forum PUG bidang agama, dan mitra binaan perangkat daerah Sleman, serta 17 perwakilan Perangkat Daerah Sleman.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Sleman, Mahmudah Arfiyati menuturkan, musrenbang ini diadakan sebagai upaya Pemkab Sleman untuk mengupayakan melaksanakan pengarusutamaan gender dalam setiap rencana pembangunan yang akan dilakukan di Kabupaten Sleman.

Menurut wanita yang biasa disapa Arfi ini, keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kemampuan dalam mengoptimalkan sumberdaya manusia yang dimiliki, termasuk perempuan untuk memajukan wilayah Kabupaten Sleman. Hal tersebut sesuai dengan visi Bupati Sleman tahun 2021-2026 Terwujudnya Sleman sebagai rumah Bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong-royong.

“Partisipasi perempuan harusnya dapat mewarnai berbagai bidang pembangunan antara lain Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, sehingga diharapkan tidak ada lagi kesenjangan gender,” ujar Arfi.

Untuk itu, dengan adanya musrenbang ini, Arfi berharap nantinya para perempuan di Sleman dapat membaca isu gender di wilayah mereka yang kemudian dikemas dalam usulan perencanaan anggaran tahun 2024. Nantinya usulan tersebut akan dituangkan dalam berita acara yang akan menjadi bahan usulan rencana kerja perangkat daerah di Kabupaten Sleman.

“Dengan begitu, diharapkan nantinya dapat terwujud akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) masyarakat laki-laki dan perempuan secara adil dalam pembangunan,” tambah Arfi.

Pembangunan responsif

Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Mafilindati Nuraini berharap musrenbang ini dapat mengawal program pembangunan di Sleman yang responsif bagi perempuan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam berbagai dimensi pembangunan.

“Saya berharap melalui forum musrenbang bagi perempuan ini partisipasi aktif semua pemangku kepentingan di lingkungan Kabupaten Sleman dapat berembug bersama dalam memformulasikan rencana pembangunan bagi perempuan, sehingga kegiatan pembangunan bagi perempuan benar-benar sesuai kebutuhan, permasalahan, potensi dan aspirasi masyarakat,” kata Mafilindati.

Mafilindati juga mengajak agar semua pemangku kepentingan untuk turut serta berpartisipasi dan mendukung upaya Pemkab Sleman dalam mewujudkan pembangunan bagi perempuan.

“Saya berharap partisipasi nyata dari pemangku kepentingan, bukan partisipasi yang sekadar simbolis, tetapi dapat memberikan kepastian bahwa program yang diusulkan dapat terakomodasi,” ujarnya.

Musrenbang ini sendiri menghadirkan 2 narasumber yaitu Yuni Hastuti, Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sleman, dan Wasingatu Zakiyah dari Caksana Institut.

Yuni menjabarkan beberapa kebijakan Pemkab Sleman, baik yang telah maupun yang akan dilakukan untuk mengakomodir kepentingan dan partisipasi perempuan. Sedangkan Wasingatu Zakiyah memaparkan mengenai tentang urgensi musrenbang ini untuk menyuarakan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (*)