Menjelang HUT ke-80 RI, DPRD Sleman Gelar Dua Kali Rapat Paripurna
Dalam jangka menengah disusun strategi yang difokuskan delapan area sekaligus mendukung agenda pembangunan.
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman menggelar dua kali rapat paripurna, Jumat (15/8/2025). Pagi hari, agenda rapat adalah Mendengarkan Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden menjelang dalam Rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.
Dilanjutkan siang, rapat paripurna dengan agenda Mendengarkan Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I, tahun sidang 2025 - 2026 dan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026, disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Sleman Y Gustan Ganda menyampaikan informasi tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 mengusung optimisme dan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak mudah, sekaligus memperkuat fondasi bangsa untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
"Kerangka tersebut menjadi landasan strategis pemerintah dalam menavigasi ekonomi dan menjaga konsistensi pembangunan. Kebijakan fiskal diarahkan mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai pijakan menuju Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera," kata Gustan Ganda.
Ekonomi makro
Menurut dia, dengan landasan asumsi dasar ekonomi makro tersebut, kebijakan fiskal 2026 diarahkan secara efektif dan selektif untuk fokus pada beberapa upaya. Di antaranya menstabilkan ekonomi melalui diplomasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta sinergi kebijakan fiskal-moneter.
Kemudian, melindungi dunia usaha dan daya beli melalui insentif fiskal dan program sosial dan menjaga kredibilitas APBN dengan meningkatkan penerimaan negara, efisiensi belanja, serta pengelolaan aset dan kekayaan negara.
Selanjutnya, dalam jangka menengah disusun strategi yang difokuskan pada delapan area sekaligus mendukung agenda pembangunan. Pertama, mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera.
Kedua, mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, memperkuat efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini.
Sekolah Rakyat
"Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional," jelas Gustan Ganda.
Kelima, pemerintah menghadirkan layanan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas melalui perluasan JKN, pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting dan penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
"Keenam, memperkuat pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja," ungkap Gustan Ganda.
Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan.
Instrumen utama
Kedelapan, mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain atau sistem produksi global yang lebih kuat.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjadikan APBN sebagai instrumen fiskal utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (*)
