Mayoritas Koperasi Desa Merah Putih di Klaten Jadi Agen Laku Pandai
Program Laku Pandai masih rasional karena didorong untuk permodalan melalui simpan pokok dan simpanan wajib.
Masal Gurusinga 
KORANBERNAS.ID, KLATEN – Usai dilaunching oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten pada 21 Juli silam, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Klaten masih terus berproses. Hingga saat ini sudah ada 220 KDMP yang sudah beroperasi. Dari jumlah tersebut, mayoritas menjadi agen Laku Pandai.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Klaten, Anang Widjatmoko, mengatakan Laku Pandai merupakan program Bank Jateng.
"Mereka nanti ada deposit begitu. Mereka nanti bisa melayani pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), rekening listrik, telepon dan sebagainya," kata Anang Widjatmoko.
Mantan Camat Ngawen itu menilai program Laku Pandai masih rasional karena didorong untuk permodalan melalui simpan pokok dan simpanan wajib.
Usaha lain
Meski mayoritas menjadi agen Laku Pandai, Anang Widjatmoko mengatakan ada beberapa KDMP yang juga menjalankan unit usaha lain seperti menjual sembako maupun LPG 3 kg.
Dia mengakui kendala di lapangan adalah rata-rata pengurus dan pengawas KDMP belum memahami koperasi. Nanti akan ada pelatihan oleh kementerian maupun dari provinsi terhadap pengurus dan pengawas.
"Mudah-mudahan dengan adanya arahan itu, mereka (pengurus dan pengawas) termotivasi agar ada progress,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan dari 391 KDMP yang sudah terbentuk, 220 di antaranya sudah beroperasi menjadi agen Laku Pandai.
Koneksi MBG
Ke depan kata dia, akan dikoneksikan antara KDMP dengan program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang mungkin bisa menjadi supplier.
"Makin banyak warga di edukasi untuk bergabung, tentunya perputaran uang juga makin cepat," kata Bupati saat dikonfirmasi usai acara Sambung Rasa di GOR Kencana Desa Blimbing Kecamatan Karangnongko, Selasa (23/9/2025).
Bupati menambahkan, memang ada desa-desa yang lebih senang dengan BUMDes dan itu tidak masalah. Intinya untuk kemandirian desa dan desa bisa sejahtera. “Desa yang ingin dengan BUMDes silakan, dengan KDMP silakan," ujar mantan Ketua DPRD Klaten itu. (*)
