Lembaga Kursus Perlu Mengacu Kurikulum Berbasis Industri

KORANBERNAS.ID, SEMARANG -- Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) didorong mengacu kurikulum berbasis industri. Hal ini akan tercapai dengan kolaborasi antara organisasi mitra (ormit) yang terdiri dari beberapa asosiasi, yaitu Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Seluruh Indonesia (HIPKI), Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Seluruh Indonesia dan Forum Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).

Menindaklanjuti hal itu, Direktorat Kursus dan Pelatihan Dirjen Vokasi Kemendikbudristek menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi Organisasi Mitra I Wiayah Barat Direktorat Kursus dan Pelatihan, Minggu-Senin (20-22/11/ 2021) di Hotel Novotel Semarang.

Hadir pada acara pembukaan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Program Kecakapan Wirasuaha (PKW), Kastum,  Koordinator Pokja Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Puwanto, Koordinator Kelembagaan Budi Prasetyo, Koordinator Pokja Pengembangan Kelembagaan, Dadang TS, Koordinator Pokja Pengembangan Pembelajaran dan Uji Kompetensi, Enah Sumirah, Ketua  Umum  DPP HIPKI, Asep Syaripudin, Kasubag Tata Usaha Direktorat Kursus dan Pelatihan, Heri Sutanto, Wakil Ketua HISPPI, Ali Wafa serta Ketua Forum LSK, Aji Samsurizal.

Kastum dalam sambutannya mengapresiasi ormit yang telah bekerja keras bersinergi dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan khususnya program PKW tahun 2021.

“PKW adalah prorgam pemerintah. Peserta didiknya adalah siswa putus sekolah berusia 17-25 tahun. Di sini peserta didik akan diajarkan kompetensi sehingga mempunyai kemampuan berwirausaha mandiri. Program ini akan membantu pemerintah mengentaskan pengangguran,” kata Kastum.

Diakui, programnya sangat diminati oleh LKP terbukti program ini bisa terserap 99,9 persen lebih. Anggaraan PKW dan PKK saat ini mencapai 198,7 miliar, turun dibanding anggaran tahun 2020 sebesar Rp 222,7 miliar. “Alhamdulilah dana telah terserap, tinggal sekitar Rp 280 ribu,” ujar Kastum.

Puwanto menambahkan, pihaknya telah menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada LKP yang saat ini telah terserap lebh dari 99 persen.

“Saat ini dana telah terserap dan masih tersisa Rp 1,4 juta. Ini membuktikan animo LKP yang sangat tinggi untuk mensukseskan program pemerintah guna pengentasan kemiskinan,” kata dia.

Ketua Umum DPP HIPKI Asep Syaripudin menyampaikan sebagai salah satu organisasi mitra HIPKI, siap bersinergi dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan Dirjen Vokasi Kemdikbudristek.

Menurut Asep, Big Data dan Dapodik sebagai basis data untuk pemilihan LKP yang memenuhi syarat dalam kerja sama yang dibutuhkan DUDI.

“Big Data dan Dapodik sebagai tolok  ukur klasifikasi Penguatan LKP dalam Pembinaan yang berjenjang melalui HIPKI Training Centre sesuai Pola Kerja Sama DUDI berbasis Industri,” kata Asep.

Dalam kesempatan itu dia menjelaskan Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan LKP melalui Ayo Magang dan Raja Jobs. HIPKI diharapkan bisa memenuhi permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh DUDI berbasis industri.

Penempatan Kerja Lulusan LKP sesuai permintaan DUDI berbasis industri bagi yang sudah melakukan magang sesuai keahliannya.

“Terpetakannya lulusan LKP di Big Data yang terserap kerja di DUDI berbasis Industri merupakan target kami agar semua pihak dapat dengan mudah memahami data tersebut,” kata Asep. (*)