Ketua FMBPP Zahrowi Kritik Pemerintahan Halim-Joko

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Sebagai realisasi janji kampanye, pasangan Bupati-Wakil Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih-Joko B Purnomo telah digulirkan dana untuk  Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) sejak tahun 2022. Besarnya Rp 50 juta per pedukuhan yang bersumber dari APBD. Adapun jumlahnya di Bantul ada 933 padukuhan.

Peruntukannya sebagaimana disampaikan bupati dalam beberapa kesempatan adalah untuk pembangunan nonfisik. Dana Rp 50 juta per padukuhan harus bisa dimanfaatkan dalam tiga sektor prioritas yakni pendidikan usia dini, lingkungan hidup dan kesehatan.

Apa yang menjadi semangat pasangan Halim-Joko tersebut, memperoleh kritikan dari Ketua Forum Masyarakat Bantul Peduli Pendidikan (FMBPP) Kabupaten Bantul, Zahrowi. Menurutnya, hingga saat ini PPBMP belum ada tolak ukur yang jelas untuk output atau hasil dan kemanfaatannya.

“Yang saya tahu hingga kini belum ada pelaporan terkait hasil dari pelaksanaan program. Maka saya kira perlu bagi pemerintahan Pak Halim-Pak Joko melakukan pelaporan dan disampaikan ke publik terkait hasil yang telah dicapai,” kata Zahrowi di rumahnya Dusun Plebengan Kalurahan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul, Jumat (29/3/2024).

ARTIKEL LAINNYA: Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul Kini Melayani Bedah Syaraf

Mestinya, lanjut Zahrowi, realisasi di padukuhan agar melibatkan semua elemen di padukuhan tersebut. Tapi faktanya di Plebengan, dirinya sebagai ketua Pokgiat LPMKal tidak pernah diajak berembug sehingga tidak mengetahui realisasi dana tersebut di wilayah tempat tinggalnya.

Selain itu, menjelang berakhirnya masa jabatan pasangan ini akhir tahun 2024, Zahrowi juga memberikan kritik belum adanya hasil pembangunan sebagai legacy (peninggalan - red) yang bisa dikenang serta menandai kepemimpinan mereka. Padahal ada potensi yang bisa digarap misalnya gumuk pasir Barchan  satu-satunya di Asia tenggara yang ada di kawasan Pantai Parangtritis.

“Di sana bisa dibuat  wisata religi semacam ‘Mekkah mini’ sehingga akan menarik pengunjung dan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setidaknya kalau belum terbangun maka bisa embrionya terlebih dahulu. Apalagi Sultan sebagai Gubernur DIY juga sudah menyampaikan wajahnya DIY dan pintu gerbangnya ada di sisi selatan. Maka semestinya  itu ditangkap, apalagi dengan beroperasinya JJLS,” katanya.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul hendaknya juga membuat indeks kualitatif pendidikan. Sehingga jelas terukur terkait capaian kualitas pendidikan di kabupaten ini. “Mungkin ini menjadi masukan dan kritikan untuk pemerintahan yang sekarang,” katanya. (*)