Kelompok Sandiwara Jawa Sedhut Senut Dipanggil KPK
Kelompok sandiwara Jawa Sedhut Senut pentas dengan format gegojega, perpaduan sandiwara dan lelagon berbahasa Jawa yang renyah di telinga sekaligus tajam menghantam realita
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA--Telepon itu datang tanpa nama. Hanya suara laki-laki yang terdengar tergesa, mengaku membawa pesan dari sebuah lembaga anti rasuah bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bagi kelompok sandiwara Jawa Sedhut Senut, kabar itu terdengar janggal—antara mimpi buruk dan lelucon yang kelewat jauh. Sebuah grup teater tradisi dipanggil KPK? Ada apa gerangan?
Kecurigaan sempat menggelayut. Namun setelah ditelisik, panggilan itu bukan pemanggilan perkara, melainkan undangan pentas. Sedhut Senut diminta tampil dalam peringatan Hari Antikorupsi pada Sabtu, 6 Desember 2025, pukul 15.00, di sepanjang kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
“Seketika suasana berubah: dari tegang menjadi geli. “Dipanggil KPK” akhirnya punya arti berbeda. Bukan diperiksa, melainkan dipercaya,” kata Hadi Sukijo, Ketua kelompok sandiwara Jawa Sedhut Senut dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (2/12/2025).
Dari Telepon Misterius ke Arak-arakan Seni
Instruksi dari KPK cukup jelas: Sedhut Senut harus bergabung dalam rombongan karnaval yang berangkat dari halaman DPRD DIY. Mereka akan berarak bersama para peserta lain, menyusuri Malioboro hingga tiba di Titik Nol Kilometer.
Di titik itulah pementasan utama berlangsung. Sedhut Senut diminta membawa lakon “AsuOR”, yang akan digelar di trotoar samping pintu Plaza SO 1 Maret.
“Formatnya gegojega, perpaduan sandiwara dan lelagon berbahasa Jawa yang renyah di telinga sekaligus tajam menghantam realita,” ujarnya.
Potret Korupsi yang Menyelinap di Dunia Seni
Lakon “AsuOR” membawa penonton ke sebuah wilayah fiktif bernama Kalurahan Keneiki. Di sana, kehidupan seni budaya lokal tampak meriah di permukaan, namun keruh di dalam.
Seniman tradisi dan kontemporer saling berebut akses dana budaya, bukan hanya dengan karya, tetapi juga dengan kedekatan pada oknum pejabat satgas budaya.
Kecurangan, manipulasi, dan titipan merajalela. Lambat laun, ekosistem seni yang mestinya hidup oleh idealisme berubah menjadi arena kompetisi yang dibayangi transaksi gelap.
Di panggung itu, Sedhut Senut menciptakan refleksi betapa korupsi tak hanya bersemayam di gedung kekuasaan, tetapi juga menyusup ke ruang kreatif paling kecil dan akrab yaitu kampung, komunitas, bahkan hati para pelakunya.
Mendekatkan Seni pada Pesan
Bagi Sedhut Senut, undangan ini bukan sekadar tampil, tetapi kesempatan memperluas makna perlawanan terhadap korupsi. Bukan melalui orasi, melainkan lewat tawa, satire, dan bahasa Jawa yang membumi. Seni menjadi medium yang menggerakkan, tidak menggurui.
Maka ketika publik menyimak rombongan karnaval melintas, lalu menyaksikan lakon “AsuOR” dimainkan, mereka sebenarnya sedang diajak membaca ulang realitas: bahwa pemberantasan korupsi bisa dimulai dari sekitar, dari lingkungan terdekat, dari keberanian menyebut yang bengkok sebagai bengkok.
Pada akhirnya, panggilan “KPK” itu menemukan maknanya, bukan ancaman, melainkan ajakan untuk bersuara. Dan Sedhut Senut memilih menjawabnya dengan cara yang paling mereka kuasai, yaitu sandiwara. (*)
Muhammad Zukhronnee Muslim
