Kajari Buka Suara Soal Proyek Mini Zoo Purworejo

Progres Mini Zoo saat tinggal menunggu ahli (auditor) menentukan jumlah kerugian negara.

Kajari Buka Suara Soal Proyek Mini Zoo Purworejo
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purworejo Hasnadirah, memberi penjelasan progres penyidikan Mini Zoo Purworejo. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Puluhan mahasiswa Front Kerakyatan Purworejo melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Purworejo, Kamis (4/9/2025). Mereka dari berbagai elemen seperti Ikatan Mahasiswa Muslim (IMM), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Wadas Melawan dan musisi.

Pengunjuk rasa berjalan kaki dari Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) menuju Kantor Bupati Purworejo membawa berbagai spanduk berisi tuntutan usut tuntas dugaan korupsi proyek Mini Zoo Purworejo dan Bank Purworejo. Salah seorang orator, Fathur, menyebutkan mangkraknya proyek Mini Zoo senilai Rp 9,4 miliar itu perlu diusut.

Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setyabudi didampingi Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano, Dandim 0708 Purworejo Letkol Imam Purwoko, dan Danyon 412, Letkol Inf. Sahrul Ramadhan, menemui pengunjuk rasa untuk berdialog.

Dion sepakat dengan aspirasi mahasiswa. "Kalau kami ada kekurangan, siap memperbaiki diri. Tentang isu yang mengalir saat ini, baik di pusat dan daerah, kami mengajak Kapolres, Dandim, dan Danyon agar mendengar dan menyampaikan ke pimpinan tertinggi terkait keresahan masyarakat," jelas Dion.

Transparansi

Dia menyampaikan kasus Mini Zoo sudah sampai ke penyidikan Kejaksaan Negeri Purworejo. "Kami sepakat 100 persen transparansi untuk pembangunan dan jaminan kesehatan. Kami tak akan lagi melakukan pembangunan mercusuar (taman kota). Teman-teman silakan melakukan aksi karena dilindungi UUD," katanya, Kamis (4/9/2025).

Dion juga mengajak warga Purworejo selalu menjaga agar kondusif. Saat mahasiswa menuntut kepastian waktu untuk mengusut tuntas Mini Zoo, Dion mengatakan itu kewenangan yudikatif bukan eksekutif dan legislatif. Pihaknya tidak bisa mengintervensi.

Terkait rencana pengadaan mobil dinas (mobdin), Dion menegaskan saat rencana pembelian APBD bulan November, dirinya belum dilantik sebagai Wabup. “Saya tegaskan bahwa mobdin tidak jadi dibeli karena efisiensi,” ungkapnya.

Dalam dialog tersebut, Ketua DPRD Tunaryo, menjawab besarnya gaji anggota DPR yang disampaikan oleh salah seorang peserta sudah diatur sesuai peraturan.

Buka suara

Saat dialog hampir selesai, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purworejo, Hasnadirah, bergabung menemui para pengunjuk rasa. Dia pun buka suara dengan menyatakan akan segera menyelesaikan kasus Mini Zoo yang dianggap berlarut-larut.

"Progres Mini Zoo saat tinggal menunggu ahli (auditor) menentukan jumlah kerugian negara, setelah itu baru penetapan tersangka. Saya minta ditunggu dulu, kalau sudah selesai kami akan merilisnya," kata Kajari. (*)