Bupati  Gunungkidul Menolak Beli Mobil Dinas Baru

Dana Rp 1,5 dialihkan untuk penataan Alun-alun Wonosari dan infrastruktur jalan.

Bupati  Gunungkidul Menolak Beli Mobil Dinas Baru
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih (tengah) bersama Sekda dan kepala OPD meninjau Alun alun Wonosari, Senin (10/3/2025). (istimewa)

KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL -- Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih bersama wakilnya Joko Parwoto mengambil keputusan mengejutkan.

Keduanya menolak pembelian mobil dinas baru yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Padahal anggaran sebesar Rp 1,5 miliar telah dialokasikan untuk pembelian mobil dinas tersebut.
Saat dikonfirmasi Endah menjelaskan keputusan ini diambil karena dia menilai mobil dinas yang digunakan pejabat sebelumnya masih dalam kondisi baik dan layak.

“Mobil dinasnya juga masih layak dipakai, kami mobil dinas tidak akan mengambil akan kami alihkan yang lebih penting dari itu,” kata bupati, Senin (10/3/2025).

Efisiensi anggaran

Alasan lain yang mendasari keputusan ini adalah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat.Di tengah keterbatasan anggaran, Endah memilih mengalokasikan dana yang telah disediakan untuk pengadaan mobil dinas baru ke program-program prioritas lain yang lebih mendesak.

Menurut Mbak Endah, sapaan akrabnya, anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk penataan Alun-alun Wonosari dan mengintervensi jalan kabupaten yang rusak.

“Jika anggaran murni penataan alun-alun kurang, maka anggaran untuk beli mobil dinas Bupati dan Wakil akan kami alihkan untuk menyempurnakan alun-alun, jika itu cukup maka kami hibahkan untuk infrastruktur," katanya.

"Untuk swakelola yang dilakukan oleh Dinas PU atau sesuai hasil dari masukan masyarakat di jalan kabupaten yang menjadi kewenangan, kita akan kita hibahkan untuk itu. Mobil dinas yang kita pakai masih layak pakai,” tambahnya.

Seragam ASN ditunda

Pada bagian lain, ditanya terkait pengadaan seragam ASN, Endah menyampaikan dirinya sudah melaksanakan rapat tertutup dengan Kepala Dinas dan TAPD untuk menunda.

"Pengadaan seragam ASN yang nilainya hampir Rp 3,2 miliar itu pun, kepala dinas, TAPD dan Sekda sudah kami kumpulkan untuk rapat tertutup. Hal-hal yang belum penting untuk kita lakukan kita tunda, walaupun sudah dipasang di dalam anggaran, kita minta ditunda untuk kita gunakan hal yang lebih penting dari itu," ucap Endah.

Bupati menyatakan, penundaan tersebut juga sesuai dengan visi misi dan program prioritas yang sudah disejajarkan dengan rencana pembangunan Asta Cita dari Presiden. (*)