Bupati Bantul Belajar Desa Wisata ke Bandung Barat

Bupati Bantul Belajar Desa Wisata ke Bandung Barat

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan keberadaan desa wisata menjadi salah sektor yang mendukung pemulihan ekonomi akibat hantaman pandemi Covid-19.

Dukungan dan pendampingan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar desa wisata bisa eksis dan memberikan manfaat termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami dari Bantul datang kemari untuk menimba ilmu, pendampingan seperti apa yang dilakukan di sini untuk kemajuan desa wisata,” kata bupati saat memberikan sambutan saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (26/11/2021).

Pada kunjungan ini bupati didampingi Asisten Perekonomian Pulung Hariyadi, jajaran Humas dan Protokol serta wartawan tergabung dalam Forum Pewarta Bantul (FPB).

Rombongan diterima Asisten Ekonomi Pembangunan Pemda KBB Maman Sulaeman, Kepala Dinas Parwisata Heri Partomo dan jajaran.

Desa wisata, lanjut bupati Bantul, tumbuh dari geliat masyarakat atau Community Based Tourism (CBT). Agar mampu berkembang perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah di wilayah bersangkutan.

“Karena tidak jarang kita terkendala di lapangan. Saat akan diberikan bantuan, ternyata lahannya bukan milik pemerintah desa namun perseorangan. Maka ini harus ada solusi," kata bupati.

Diakui, sektor wisata semakin hari semakin berkembang. Saat ini bagi banyak rumah tangga, wisata sudah jadi kebutuhan primer.

Maman Sulaeman mengatakan  program vaksinasi  terus dikebut sebagai bagian dari pemulihan wisata. Saat ini Kabupaten Bandung Barat capaian vaksinasi pada angka 74 persen dari total penduduk 1,7 juta jiwa yang tersebar di 16 kecamatan.

Keterisian tempat tidur di RS juga tinggal 6,6 persen atau tinggal tiga orang yang dirawat. “Bahkan kami pernah nol. Vaksinasi terus kami gencarkan sebagai salah satu bagian untuk  memulihkan sektor wisata dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau wisatawan berkunjung ke Bandung Barat," katanya.

Selain itu, pemerintah setempat juga membuat kebijakan, bagi ASN yang menerima tunjangan kinerja (tungkin), wajib minimal 5 persen di antaranya digunakan untuk belanja produk UMKM di daerahnya. "Pariwisata dan ekonomi turut terseok adanya pandemi. kita harus bersama-sama untuk bangkit," katanya.

Sedangkan Heri mengatakan total jumlah desa wisata ada 17. Salah satu bentuk dukungan bagi pengembangan desa wisata adalah mendorong Dana Desa bisa menyentuh kepariwisataan. “Tentu tidak bisa langsung ke obyek namun dikelola melalui Badan usaha Milik Desa atau BUMDes," katanya.

Pendampingan ini perlu dilakukan untuk mempercepat kebangkitan sektor wisata. Dari catatan Dinas Pariwisata, akibat pandemi tingkat kunjungan wisatawan anjlok. Setahun jumlah kunjungan mencapai 7,6 juta, akibat Covid-19 kunjungan tercatat hanya 4,2 juta. (*)