BPJAMSOSTEK Raih ISO 37001:2016 dan Pengakuan dari ISSA

KORANBERNAS.ID, JAKARTA--Pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dituntut untuk selalu dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu prinsip yang dianut adalah kehati-kehatian dan good governance atau pelaksanaan tata kelola yang baik. Untuk memastikan hal tersebut dibentuklah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada tahun 2015, dalam upayanya meminimalisir potensi terjadinya suap dan gratifikasi atau pemberian hadiah, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Agar memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, salah satu upaya yang dilakukan oleh BPJAMSOSTEK adalah dengan meraih sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dengan berhasil mendapatkan ISO 37001:2016 ini, diharapkan dapat membantu institusi dalam menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti-suap yang sebelumnya telah diimplementasikan. Sertifikasi yang dilakukan ini merupakan salah satu langkah preventif dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu BPJAMSOSTEK juga melakukan mekanisme pendekatan berbasis risiko, agar dapat mengambil keputusan dengan baik terkait dengan hubungan bisnis dengan mitra atau pihak ketiga.

Implementasi dari sertifikasi tersebut dilaksanakan sejak tahun 2021, pada proses bisnis pengelolaan investasi dan perluasan kepesertaan. Hal ini dilakukan, karena proses bisnis pada bidang tersebut dinilai memiliki risiko yang tinggi, apalagi dengan dana kelolaan yang mencapai Rp 553,5 triliun dengan cakupan kepesertaan sebanyak 30,6 juta pekerja di penghujung tahun 2021.

Hal ini juga mendapat pengakuan dari International Social Security Association (ISSA), sebuah perkumpulan atau organisasi jaminan sosial internasional, dengan mengeluarkan Certificate of Merit atas upaya BPJAMSOSTEK dalam menjadikan UPG sebagai satu kesatuan dengan fungsi manajemen pengendalian fraud yang berperan dalam memberikan edukasi, sosialisasi dan pengendalian atas suap ataupun hadiah kepada seluruh karyawan yang dapat berujung pada terjadinya fraud atau bahkan korupsi.

Dalam rilisnya, Sabtu (5/3/2022), Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengutarakan, keberhasilan ini merupakan jerih payah seluruh insan BPJAMSOSTEK dalam menjaga integritas dan budaya organisasi yang menolak keras upaya suap dan korupsi yang sangat merusak reputasi, baik reputasi organisasi maupun individu dari personil itu sendiri.

Salah satu poin penting yang menjadi pertimbangan ISSA dalam memberikan penghargaan ini, adalah karena sistem pelaporan gratifikasi BPJAMSOSTEK yang mudah melalui platform digital. Hal ini berimbas pula pada peningkatan jumlah laporan setiap tahunnya yang harus diantisipasi kemudian, karena seiring peningkatan laporan meningkat pula upaya gratifikasi yang dilakukan oleh pihak eksternal kepada karyawan.

Anggoro berpesan agar insan BPJAMSOSTEK selalu waspada atas berbagai upaya yang dilakukan pihak eksternal, dalam menjanjikan keuntungan individu namun berujung pada tindakan fraud atau bahkan korupsi.

“Ini menjadi pekerjaan rumah, tidak hanya bagi manajemen tapi juga seluruh insan BPJAMSOSTEK untuk menolak segala upaya gratifikasi dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Dirinya mengingatkan prestasi yang dicapai BPJAMSOSTEK dalam menolak gratifikasi ini bukan baru saja diraih, tapi merupakan upaya untuk mempertahankan apresiasi yang sebelumnya diraih dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017, 2018, dan 2020.

“Semoga ikhtiar kita selama ini menjadikan kita lebih waspada dan meningkatkan integritas seluruh insan BPJAMSOSTEK dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta, dan dapat terus mengelola dana pekerja secara amanah dan bertanggung jawab,” tutup Anggoro.

Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Yogyakarta, Teguh Wiyono menambahkan, bahwa insan BPJAMSOSTEK di wilayah kerja Yogyakarta, akan selalu menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan dana Jaminan Sosial para peserta.

Salah satu platform digital sistem pelaporan gratifikasi BPJamsostek, katanya, terdiri atas FCS (Fraud Control System), dan WBS (Whistle Blowing System) melalui link https://wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id.

“Bisa diakses oleh seluruh pihak internal maupun eksternal,” imbuhnya. (*)