BEM Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta Gelar Deklarasi Pemilu Damai
Jangan sampai pesta demokrasi diwarnai tindakan provokatif yang melahirkan konflik sosial, polarisasi dan perpecahan.
--- 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta (UMAY) menggelar deklarasi pemilu damai di kampus setempat, Kamis (8/2/2024).
Tak hanya deklarasi, para mahasiswa juga melaksanakan konsolidasi internal di Hall Kampus UMAY. Para pengurus BEM membahas situasi politik saat ini yang semakin panas menjelang pemungutan suara.
Mereka menilai, berita hoaks dan ujaran kebencian berkaitan dengan Pemilu 2024 semakin banyak bertebaran di berbagai platform sosial media.
Menanggapi situasi tersebut, BEM UMAY tergerak memberikan sumbangsih positif setidaknya dapat bermanfaat bagi perdamaian pada tahun politik ini.
Deklarasi pemilu damai dipilih sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar persatuan bangsa tetap menjadi prioritas nomor satu walaupun berbeda pilihan politik.
ARTIKEL LAINNYA: Pesan Bupati Sleman, Ciptakan Kamtibmas Kondusif Menjelang Pemilu
“Deklarasi ini sekaligus memastikan pemilu 2024 berjalan dengan aman, penuh keharmonisan dan tidak saling memecah belah," ujar Rudy Lukman dari Presma Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta.
Menurut dia, dengan adanya deklarasi pemilu damai harapannya menjadi bentuk dukungan terhadap terlaksananya Pemilu 2024 yang damai dengan menolak segala bentuk kampanye hitam, ujaran kebencian dan informasi hoaks.
"Dalam kegiatan ini kami juga ingin memberikan stimulus kepada pengurus BEM Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta untuk melawan penggunaan hoaks dalam pemilu serta mendorong terciptanya pemilu yang rasional," kata dia.
Rudi Lukman menambahkan, BEM Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam suksesi pemilu yang bermartabat, penuh integritas, jujur, adil aman dan demokratis dengan tetap mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
ARTIKEL LAINNYA: Bawaslu Kebumen Menugaskan Lebih dari 5 Ribu Pengawas
“Cita-cita ideal tersebut berjalan senada dengan kehendak kita bersama untuk melahirkan demokrasi subtansial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucapnya.
Jangan sampai pesta demokrasi diwarnai tindakan-tindakan provokatif yang melahirkan konflik sosial, polarisasi dan perpecahan.
Tindakan provokatif tersebut tergambar dari praktik kampanye hitam atau black campaign, pertunjukan kekerasan dalam kampanye, pemalsuan informasi dan penggunaan bahasa yang kasar, merendahkan dan mencela lawan politik. (*)
