Banyak Bansos di Klaten Salah Sasaran, Pemkab Klaten akan Pasang Stiker

KORANBERNAS.ID, KLATEN -- Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten akan menempuh skema akhir mencegah terjadinya kegaduhan di masyarakat terkait bantuan sosial (bansos). Skema tersebut adalah memasang stiker di rumah warga.

Langkah itu ditempuh menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan langsung ke medsos bupati lewat Lapor Mas Bup. Menanggapi hal itu, langkah awal yang akan dilakukan yakni memverifikasi dan memvalidasi (verval) data penerima bansos tahap empat tahun 2025 lewat forum pra-musdes di tingkat RT-RW dan musdes di tingkat desa/kelurahan, melalui aplikasi cek bansos dan terakhir memasang stiker.

"Kalau masih ada yang komplain, skema terakhir yang dilakukan pemda dengan memasang stiker (di rumah)," kata bupati, baru-baru ini.

Diakui, di Kabupaten Klaten masih banyak bansos yang salah sasaran karena beberapa faktor. Dimungkinkan penyebabnya ada oknum di bawah yang 'nakal' karena suka dan tidak suka.

Kepala Dinsos P3APPKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti. (dok.koranbernas.id)

“Kadang-kadang data sudah benar tapi ketika dikirim ke pusat yang muncul data itu lagi,” kata bupati seraya berharap dengan terobosan ini nanti ke depan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran.

Bupati menambahkan, musyawarah di tingkat RT-RW maupun musdes tingkat desa merupakan langkah yang tepat untuk filter terjadinya salah sasaran penerima bansos di Kabupaten Klaten. Sebab, RT-RW yang tahu persis kondisi warganya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Klaten, Puspo Enggar Hastuti, menyampaikan data yang diperoleh melalui musyawarah RT-RW maupun musdes nanti tidak kemudian mendapat bansos. "Bukan kemudian data itu nanti dipastikan dapat bansos, tidak!" jelas mantan Camat Prambanan itu.

Meski tidak menjadi jaminan mendapat bansos, setidaknya harus mempunyai data berikut sumbernya. "Yang jelas-jelas saja. Yang kita pakai adalah data penyaluran tahap empat tahun 2025 yang akan diverifikasi dan validasi," katanya.

Menelan anggaran

Pada penyaluran bansos tahap 4 tahun 2025 di Kabupaten Klaten, penerima bansos PKH 54.929 KPM (keluarga penerima manfaat) dan bantuan sembako (BPNT) sejumlah 97.406 KPM yang masuk desil 1 sampai 4.

Terkait rencana stikerisasi yang menjadi skema terakhir yang akan ditempuh Pemkab Klaten untuk mengantisipasi masih adanya keluhan masyarakat akibat bansos salah sasaran, Puspo mengatakan stikerisasi akan menelan anggaran cukup tinggi, apalagi anggaran sudah ditetapkan. (*)