Angkutan Umum Gratis Ditiadakan, Awak Angkutan Umum Tidak Merugi
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID -- Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen yang tidak menyetujui belanja hibah untuk program angkutan umum gratis bagi pelajar miskin dan warga miskin tahun anggaran 2020, bagi awak angkuatan umum mitra program itu, merasa tidak dirugikan. Mereka justru merasa diuntungkan, karena nantinya menerima tunai dari penumpangnya.
Beberapa awak angkuatan umum yang melayani program angkutan umum gratis selama 3 tahun, kepada Koranbernas.id, di terminal non bus Kebumen, Kamis (5/12/2019), mengaku tidak merasa dirugikan denga keputusan itu. Sekarang, awak angkutan umum tidak perlu mengumpulkan kupon untuk ditukarkan ke Dinas Perhubungan Kebumen.
“Sekarang pembayaran tunai. Jika butuh membeli bensin atau makan di warung, tidak bingung,“ kata Abdul (57), awak angkutan umum pedesaan jurusan Kebumen–Krakal ( Alian). Perasaan yang sama juga diungkapkan Nur Khamid (57).
Umumnya, awak angkutan umum mengaku pendapatannya tidak berkurang setelah program angkutan umum gratis tidak ada. Penumpang langganan yang sebelumnya menggunakan kupon, sekarang bayar tunai. “Tidak berkurang,“ kata Abdul.
Program angkutan umum gratis pertama kali diluncurkan Bupati Kebumen, HM Yahya Fuad, semester II tahun anggaran 2016. Menurut Kepala Dinas Pehubungan Kebumen, RAI Ageng Sulistyo Handoko SIP, kepada koranbernas.id, Kamis (5/12/2019), tidak ada dalam belanja hibah, karena keputusan politik DPRD Kebumen.
Ia memahami dihapusnya belanja hibah untuk program ini, karena alasan tertentu. Seperti belanja hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2020 yang mencapai Rp 56 miliar. Dana hibah untuk menambah iuran BPJS Kesehatan warga miskin eks peserta Jamkesda kabupaten. Kenaikan iuran dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan per peserta menambah belanja hibah untuk iuran.
Sebagai pelaksana program itu, telah memperbaiki sistemnya. Tahun anggaran 2019, pendistribusian kupon diserahkan kepada sekolah, tempat pelajar penerima manfaat. Perubahan pihak yang mendistribusikan kupon akan lebih tepat sasaran penerima, karena sekolah yang paling tahu calon penerim manfaat.
Saat program itu pertama kali diluncurkan, ada 634 pelajar miskin penerima manfaat dan 134 warga miskin penerima manfaat. Anggaranya mencapai Rp 412,2 juta. Dana hibah tertinggi tahun anggaran 2018 mencapai Rp 5,5 miliar. Pelajar penerima manfaat 4.439 orang, warga miskin 722 orang. Tahun anggaran 2019 turun menjadi Rp 1,32 miliar. Pelajar penerima manfaat berkurang menjadi 2.980 orang. Warga miskin penerima manfaat berkurang menjadi 179 orang. (eru)
