Anggota DPR RI Azis Subekti Ajak Belajar Penggunaan Seragam di Sekolah China

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Setiap pagi, di banyak sekolah di China, anak-anak melangkah masuk gerbang sekolah dengan pakaian yang sama yaitu seragam training olahraga. Pemandangan itu sering dianggap sederhana, bahkan kaku.

Namun di balik kesederhanaannya, terdapat sebuah pilihan pendidikan yang bekerja secara diam-diam dengan membentuk cara anak memandang diri dan orang lain sejak usia dini.

"Seragam itu bukan urusan selera. Ia adalah keputusan nilai. Negara menempatkan sekolah sebagai ruang jeda dari dunia luar yang penuh perbedaan kelas. Di dalamnya, latar belakang ekonomi dipaksa tidak berbicara. Anak-anak sebagai murid, bukan sebagai representasi kemampuan beli keluarganya," ujar Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra.

Melalui materi tertulis, Jumat (14/2/2026), dia menjelaskan China memahami ketimpangan sosial jarang tumbuh tiba-tiba melainkan pelan, lewat simbol-simbol kecil yang dinormalisasi seperti sepatu, tas, merek pakaian dan potongan seragam.

Butuh simbol

Maka yang dikendalikan bukan hanya perilaku tetapi juga simbol. Seragam training menjadi pagar sunyi agar anak-anak tidak belajar membandingkan diri terlalu dini, sebelum mereka cukup matang memahami struktur sosial secara kritis.

"Pilihan itu juga mencerminkan pandangan tentang pendidikan yang utuh. Belajar tidak dipisahkan dari tubuh. Hari sekolah yang panjang menuntut kesiapan fisik dan mental sekaligus. Senam pagi dan olahraga bukan selingan, melainkan bagian dari ritme belajar. Murid harus siap berpikir dan bergerak. Pakaian yang membatasi gerak dianggap tidak sejalan dengan tujuan itu," ujarnya.

Dia menambahkan Indonesia tidak berada dalam konteks yang sama. “Kita memiliki keragaman budaya, sejarah dan tradisi sekolah yang khas. Namun hari ini, pendidikan kita dihadapkan pada persoalan yang semakin nyata yaitu jurang sosial yang masuk hingga ke ruang kelas. Perbedaan sekolah negeri dan swasta, kota dan desa, pusat dan pinggiran, tak lagi hanya soal kualitas fasilitas, tetapi juga soal simbol dan citra sosial.

“Dalam konteks ketimpangan yang masih kuat, akses pendidikan yang belum merata, biaya sekolah yang membebani dan mobilitas sosial yang tersendat, praktik simbolik seperti ini tidak bisa dianggap sepele,” katanya.

Anggota DPR RI Dapil VI Jawa Tengah di antaranya Kabupaten Purworejo itu mengemukakan ketika kesetaraan hanya diajarkan sebagai konsep, sementara pengalaman sehari-hari anak justru memproduksi jarak sosial, maka pendidikan kehilangan fungsi etiknya. (*)