atas1

Anak Berhadapan dengan Hukum Masih Punya Hak Pendidikan

Rabu, 23 Okt 2019 | 19:48:14 WIB, Dilihat 285 Kali
Penulis : Nila Jalasutra
Redaktur

SHARE


Anak Berhadapan dengan Hukum Masih Punya Hak Pendidikan Workshop Perumusan Kebijakan Layanan Pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, Rabu (23/10/2019) di Atrium Hotel, Mlati Sleman. (istimewa)

Baca Juga : Festival Ini Digelar di Tujuh Candi, Gratis


KORANBERNAS.ID -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sleman mengadakan workshop Perumusan Kebijakan Layanan Pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Rabu (23/10/2019), di Atrium Hotel, Mlati Sleman.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Sleman, Mafilindati Nuraini,  mengatakan workshop tersebut diselenggarakan dengan tujuan merumuskan kesepakatan pemenuhan hak anak terkait hak pendidikan yang layak bagi ABH melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Peserta workshop terdiri dari Kanit Binmas Polres dan 19 Polsek, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kemenag, OPD terkait, Satgas PPA Desa dan Bapas Kelas 1 Yogyakarta, total sejumlah 70 orang.

“Kami ingin merumuskan tempat layanan pendidikan yang layak dan khusus  bagi ABH. Karena mereka harus didampingi secara optimal dan ini salah satu inovasi bersama dengan stakeholder seperti  Bapas DIY, Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Bappeda,” jelas Linda.

Meski Bapas Kelas 1 Yogyakarta memberikan pendampingan pendidikan keterampilan sesuai minat dan bakat seperti Rumah Kreatif Bapas di Beran Sleman, ABH tetap perlu mendapatkan pendidikan khusus seperti di sekolah pada umumnya.

Menurut  Linda workshop yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu dengan tema PKBM Membangun Karakter ABH dalam Sebuah Negara untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini dilaksanakan agar ada persamaan persepsi.

Dalam SPPA, lanjut Linda, terdapat istilah diversi untuk ancaman di bawah 7 tahun. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

“Anak yang dalam proses hukum di Polres, Kejaksaan, Pengadilan diputuskan untuk diversi memang kemudian mendapatkan pendampingan,” jelasnya.

Mereka bukan seperti orang dewasa dihukum di lapas tetapi diberikan pendampingan seperti keterampilan.

Nah melalui workshop ini kami ingin merumuskan pendampingan pendidikan yang layak untuk mereka,” tambah Linda. (sol)



Rabu, 23 Okt 2019, 19:48:14 WIB Oleh : Nila Jalasutra 515 View
Festival Ini Digelar di Tujuh Candi, Gratis
Rabu, 23 Okt 2019, 19:48:14 WIB Oleh : Sari Wijaya 387 View
IMM Bantul Gelar Diskusi Bahas Pemberdayaan Masyarakat
Rabu, 23 Okt 2019, 19:48:14 WIB Oleh : Sholihul Hadi 426 View
Saling Berbagai Rezeki di Lereng Merapi

Tuliskan Komentar