Warga Miskin Menurun, Tapi Kebumen Malah Jadi Kabupaten Termiskin

Warga Miskin Menurun, Tapi Kebumen Malah Jadi Kabupaten Termiskin

KORANBERNAS.ID, KEBUMEN—Bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang dikucurkan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan selama 4 tahun terakhir, berhasil mengurangi angka kemiskinan. Tapi, peringkat Kabupaten Kebumen yang semula termiskin kedua, kini malah terpuruk menjadi termiskin di wilayah Jawa Tengah.

Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Kabupaten Kebumen yang dipimpin Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz, Senin (23/12/2019) mengungkap, angka kemiskinan di Kebumen hingga akhir tahun 2019, menurun menjadi 16,82 persen.

Penurunan angka kemiskinan selama 4 tahun terakhir lebih dari 3 persen. Namun demikian, Kebumen menjadi daerah termiskin menggantikan posisi Kabupaten Wonosobo.

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kebumen, dr A Dwi Budi Satrio MKes, Selasa (24/12/2019) menjelaskan, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen diantaranya dilakukan melalui jaring pengamanan sosial dan bantuan sosial.

Program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dalam implementasinya diwujudkan diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 100.000 keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), dan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE).

Besarnya BPNT tiap keluarga Rp110.000 per bulan dan berlangsung selama 12 kali atau setahun. Sehingga nilai BPNT setahun mencapai Rp 13.8 miliar.

“Anggaran yang bersumber dari APBD Kebumen di Dinsos PPKB 10 miliar, “ kata Budi Satrio.

Budi menilai, persoalan kermiskinan di Kebumen berakar dari persoalan kultural, yakni sikap pasrah penduduk miskin dengan kondisi yang dimiliki. Sikap ini menjadi hambatan untuk mengurangi penduduk miskin di Kebumen.

Berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan kultural, diantaranya bekerja sama dengan Kementerian Agama, untuk mengubah sikap pasrah menjadi sikap yang optimis.

Catatan koranbernas.id, jaring pengaman sosial lain, yakni BPJS Kesehatan dengan iuran dibayar pemerintah. Di Kebumen, setidaknya ada 600.000 peserta BPJS Kesehatan dengan iuran dibiayai APBN, APBD Provinsi Jateng dan APBD Kabupaten Kebumen.

Diperkirakan besarnya anggaran untuk membayar iuran adalah Rp 25.500 per bulan, dalam setahun Rp 180 miliar.

Bantuan berupa iuran, selain mengurangi beban pengeluaran di saat sehat, juga mengurangi beban biaya perawatan di saat sakit.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kebumen Wahyu Giyanto, dalam sebuah kesempatan mengatakan, iuran dari pemerintah ini sangat membantu warga miskin tidak semakin miskin di saat sakit.(SM)