Warga Bantul Diimbau Hindari Politik Uang
Karena tingginya biaya politik maka pemimpin saat menjabat akan berusaha mencari pepulih.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Tiga minggu lagi masyarakat di Kabupaten Bantul melakukan pemungutan suara pilkada 27 November 2024. Semakin dekatnya hari pemungutan, satu hal yang rawan terjadi adalah permainan politik uang. Modusnya, tim dari pasangan calon (paslon) tertentu memberikan uang atau barang dengan syarat harus memilih calon mereka.
"Sejatinya di dalam agama Islam juga dilarang, baik yang memberi suap ataupun menerima suap sama-sama berdosa. Maka mari kita hindari segala bentuk politik uang. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan tempat tinggal dan secara luas masyarakat," kata Zahrowi, Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Bantul (FMPPB), kepada koranbernas.id di rumahnya Plebengan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul, Kamis (7/11/2024).
Bicara mengenai antipolitik uang, menurut dia, bukan semata tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun bagaimana semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi. Salah satunya dengan sikap tegas menolak politik uang. Memilih pemimpin harus benar-benar cermat dengan memperhatikan kapasitas dan kapabilitas, visi, misi dan program kerjanya.
"Pasti kita semua bisa untuk melakukan itu. Contohnya di pedukuhan saya Plebengan saat memilih perwakilan Bamuskal kita gelorakan antipolitik uang. Dan ternyata jago yang getol dengan gerakan antipolitik uang bisa meraih suara mayoritas. Karena memang yang bersangkutan dinilai warga memiliki kemampuan mengemban amanah tersebut," katanya.
Tetap memilih
Selain itu, juga saat pemilihan Lurah Desa Canden Kapanewon Jetis. C calon atas nama Bedja WTP juga menggelorakan antipolitik uang dan ternyata masyarakat juga tetap memilih dirinya menjadi pemenang pemilihan lurah.
“Karena memang dinilai memiliki kemampuan memimpin kalurahan tersebut. Artinya tanpa politik uang pun seorang calon bisa memenangkan kompetisi demokrasi selama memang yang bersangkutan ini memiliki kapasitas menduduki posisi tertentu," lanjutnya.
Politik uang, tambah Zahrowi, bisa menghasilkan pemimpin yang korup. Karena tingginya biaya atau cost politik maka pemimpin saat menjabat akan berusaha mencari pepulih. Tidak jarang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan korupsi.
"Maka saya memberikan imbauan moral, mari kita tolak politik uang. Dan jadikan Pilkada Bantul sebagai pesta demokrasi yang bersih, jujur dan berdaulat," kata Zahrowi yang terkenal kritis sejak menjadi guru SD tersebut.
Dia juga mengimbau seluruh pejabat dan jajaran ASN di Kabupaten Bantul mulai ranah kabupaten hingga pedukuhan dan RT untuk menjaga netralitas. "Mari kita taati aturan," tandasnya. (*)
