Tokoh Perempuan Yuni Astuti Kritik Kebijakan Bupati Kulonprogo
Saya kok melihat kebijakan itu asal beda atau kalau dalam Bahasa Jawa itu waton beda dengan Bupati Kulonprogo sebelumnya.
--- 
KORANBERNAS.ID, KULONPROGO -- Tokoh perempuan asal Kulonprogo, Yuni Astuti, angkat bicara soal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan.
Yuni pun minta bupati agar fokus mensejahterakan masyarakat. “Belakangan ini kebijakan bupati tidak membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat di Kulonprogo tapi justru memunculkan polemik,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Dia mengkritik soal Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 41 Tahun 2025 mengenai penghapusan penggunaan batik bermotif Geblek Renteng sebagai seragam ASN. Motif Geblek Renteng kemudian diganti motif Binangun Kertaraharja dan Songsong Agung Ngambar Arum.
Yuni Astuti menilai kebijakan yang dikeluarkan itu justru memberatkan ASN. Karena harus membeli batik lagi dan lain sebagainya. Dalam kondisi ini, ASN menjadi korban dari kebijakan itu.
Kontraproduktif
"Tentu kebijakan yang dikeluarkan Bupati Kulonprogo ini justru kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi. Apalagi kebijakan menghilangkan batik Geblek Renteng ini justru memberatkan banyak pihak dengan harus membeli batik baru, harus mengubah brand dan kasihan pembatik yang selama ini sudah telanjur menyediakan motif batik itu," ucap Yuni Astuti.
"Saya kok melihat kebijakan itu asal beda atau kalau dalam Bahasa Jawa itu waton beda dengan Bupati Kulonprogo sebelumnya. Ini sangat disayangkan karena motif politik kemudian imbasnya banyak masyarakat yang justru terdampak pada kebijakan waton beda itu," tambahnya.
Tak berhenti pada Peraturan Bupati, Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4/2/034/2026 yang mengatur warna pagar dan gerbang sekolah. Usai mengeluarkan SE, Agung juga memperingatkan sejumlah kepala sekolah untuk mengganti cat pagar dan gerbang yang masih mengandung unsur Geblek Renteng.
"Kebijakan-kebijakan ini tak populis. Kenapa harus sampai mengancam akan mengganti kepala sekolah. Padahal biaya untuk mengganti cat pagar dan gerbang ini tidak murah, dananya juga harus ditanggung pihak sekolah," kritik Yuni Astuti.
Nasib guru
Dia menyarankan Bupati Kulonprogo lebih baik memikirkan nasib guru-guru honorer untuk dinaikkan kesejahteraannya dibandingkan hanya memikirkan soal pagar dan tembok sekolah.
Lebih baik, lanjutnya, anggaran untuk mengecat tembok dan pagar serta mengganti batik Geblek Renteng ini dipakai untuk memberikan intensif tambahan pada guru honorer di kabupaten itu.
Yuni Astuti menyebutkan berdasarkan data BPS angka kemiskinan di Kulonprogo tahun 2025 sebesar 14,53 persen dan tertinggi di DIY.
"Lebih baik dibandingkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tak populis dan kontraproduktif seperti urusan batik, cat pagar dan gerbang, Bupati Kulonprogo fokus pada program-program yang bisa mensejahterakan masyarakat dan memenuhi janji-janji politiknya," tegasnya.
Banyak program
Yuni Astuti mencontohkan banyak program yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Bupati Kulonprogo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu banyak juga program populis yang bisa digarap oleh Bupati Kulonprogo untuk meningkatkan perekonomian.
"Banyak yang bisa digarap di Kulonprogo sebenarnya dari memaksimalkan potensi pariwisata, industri kreatif hingga mengajak investor untuk masuk ke sini. Tujuannya jelas untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Masalahnya tinggal bisa dan mampu tidak Bupati Kulonprogo menangkap dan memaksimalkan peluang-peluang itu," ungkapnya.
"Ingat setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Bupati Kulonprogo saat ini lebih baik fokus bekerja agar nanti setelah usai masa jabatannya bisa dikenang sebagai bupati yang sukses memajukan Kulonprogo bukan justru dikenang sebagai Bupati Kulonprogo yang kontroversial dan banyak gimmick-nya," kata Yuni Astuti. (*)
