Sentilan Keras Anggito di JFF 2026: Jangan Biarkan Teknologi Tumbuh Lebih Cepat dari Etika Finansial

Ketua DK LPS Anggito Abimanyu di JFF 2026 menegaskan pentingnya etika dan tanggung jawab finansial mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi digital anak muda

Sentilan Keras Anggito di JFF 2026: Jangan Biarkan Teknologi Tumbuh Lebih Cepat dari Etika Finansial
Anggito Abimanyu berbincang bersama Menkeu Purbaya, di sela-sela even Jogja Finansial Festival di JEC. (istimewa)

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA--Momentum hari pertama perhelatan akbar Jogja Financial Festival 2026 (JFF 2026) yang digelar di Jogja Expo Center, Jumat, menjadi panggung krusial bagi lahirnya kritik sekaligus otokritik terhadap lanskap ekonomi digital tanah air. Di hadapan ribuan audiens yang memadati ruang acara, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, melontarkan pernyataan tajam mengenai arah gerak inklusi keuangan. Ia menegaskan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, tidak boleh membiarkan lompatan teknologi tumbuh melesat meninggalkan etika, literasi, serta rasa tanggung jawab finansial bangsa.

Menurut Anggito, saat ini Indonesia tengah menyaksikan sebuah fenomena paradoksal yang cukup mengkhawatirkan di ruang siber. Di satu sisi, kecanggihan teknologi memberikan kemudahan luar biasa bagi anak muda untuk membuka akun investasi hanya dalam hitungan menit. Namun di sisi lain, kemudahan akses tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan fundamental dalam menyusun perencanaan keuangan yang matang dan rasional.

Anomali digital ini kian diperparah dengan masifnya jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal yang tumbuh subur memangsa ketidaktahuan publik. Lebih dari itu, praktik judi digital kini kian cerdik menyusup melalui pelbagai platform teknologi, berkelindan dengan maraknya tawaran investasi semu yang terus-menerus mengeksploitasi rendahnya tingkat pemahaman finansial masyarakat.

Resolusi Keuangan Nasional

Bukan tanpa alasan mendalam Yogyakarta dipilih sebagai episentrum perhelatan JFF 2026. Anggito menggarisbawahi bahwa posisi Yogyakarta sebagai Kota Pelajar menjadikan wilayah ini sebagai laboratorium sosial terbaik untuk memulai resolusi keuangan nasional. Baginya, JFF 2026 bukan sekadar selebrasi atau festival biasa yang mengulas perputaran ekonomi, arus investasi, atau angka-angka literasi di atas kertas.

Panggung akbar ini merupakan ruang perjumpaan gagasan, manifesto keberanian, sekaligus wadah penyemaian harapan baru bagi generasi muda Indonesia. Di sinilah ruang tempat anak-anak muda diajak sadar bahwa mengelola masa depan finansial bukan semata-mata memburu keuntungan materi jangka pendek. Lebih luas dari itu, ini adalah perihal membangun ketahanan ekonomi yang kokoh, menguasai teknologi secara bijak, memitigasi risiko sistemik, menjaga martabat diri, dan menciptakan peluang baru yang berkelanjutan bagi kemaslahatan bersama.

Nuansa edukasi teoretis tersebut seketika menjelma menjadi ruang diskusi strategis yang penuh optimisme pada sesi Business Talks JFF 2026. Dipandu langsung oleh dinamisme Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, sesi ini mempertemukan para pengambil kebijakan penting negara. Salah satu momen menarik mencuat ketika Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melayangkan apresiasi tinggi terhadap implementasi sistem coretax nasional yang kini berjalan sukses.

Menteri Keuangan secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Anggito Abimanyu, mengingat cetak biru dan gagasan awal sistem mutakhir tersebut diinisiasi oleh Anggito kala dirinya masih mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Keuangan beberapa tahun lalu.

Purbaya menyatakan bahwa sistem integrasi perpajakan modern tersebut kini terbukti berjalan sangat impresif di lapangan, mendongkrak realisasi penerimaan negara secara signifikan, serta melompatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak ke level yang jauh lebih baik.

Nilai Tukar Rupiah

Tak hanya menyoroti reformasi birokrasi domestik, Menteri Keuangan juga meniupkan angin segar berupa optimisme tinggi terkait penguatan nilai tukar rupiah di pasar global. Keyakinan ini didasarkan pada kepastian hukum atas berlakunya aturan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Aturan krusial ini sempat mengalami stagnasi selama berbulan-bulan akibat kuatnya tekanan dan lobi-lobi dari kelompok pebisnis tertentu di masa lalu.

Namun, ketegasan pemerintah yang kini berpadu apik dengan derasnya arus modal asing masuk (capital inflow) lewat penerbitan obligasi global (global bond) menjadi katalisator positif yang sangat kuat bagi stabilitas moneter. Purbaya optimistis bahwa dampak dari masuknya devisa hasil ekspor tersebut ke dalam pos devisa negara akan berjalan semakin signifikan. Keberhasilan instrumen ini dipastikan menjadi fondasi kokoh yang mengamankan sekaligus memperkuat otot nilai tukar rupiah terhadap berbagai mata uang asing dalam jangka panjang. (*)