Sekolah Pascasarjana UGM Gelar Seminar Bahas Ketahanan Nasional

KORANBERNAS.ID, SLEMAN – Sebagai wujud kontribusi kepada pemerintahan yang baru melalui studi strategis dalam negeri maupun luar negeri, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar seminar nasional.

Mengusung tema Refleksi Akhir Tahun dan Harapan Indonesia ke Depan dalam Perspektif Ketahanan Nasional, melalui seminar yang berlangsung Senin (16/12/2024) di Auditorium Lantai 5 Sekolah Pascasarjana UGM itu, dibahas berbagai aspek ketahanan nasional Indonesia.

Empat orang narasumber menyampaikan materinya di hadapan peserta seminar yang juga diikuti oleh sejumlah Taruna maupun mahasiswa dan masyarakat umum.

Mereka adalah Kaprodi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM Prof Dr Armaidy Armawi M Si, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden 2019-2014 dan Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib M Si, Kepala Badan Intelijen Daerah (Binda) DIY Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo SIP M Si serta ekonom dan politikus yang juga Menteri BUMN 1999-2022 dan 2001-2004, Ir Laksamana Sukardi.

Kepada wartawan di sela-sela seminar, Prof Armaidy Armawi, menjelaskan seminar kali ini merupakan bagian dari tiga mata kuliah kapita selekta yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Pertama, melakukan studi strategis di dalam negeri maupun luar negeri. “Itu sudah terlaksana Agustus silam. Mereka pergi ke perbatasan Thailand dan Malaysia,” jelasnya.

Kaprodi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM Prof Armaidy Armawi. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Kedua, mereka mengadakan seminar dan memanggil sejumlah tokoh. “Kebetulan ini pemerintahan baru dan bertepatan dengan Deklarasi Juanda (Hari Nusantara). Ada persoalan geopolitik yang dan harus dilihat misalnya Korea Selatan dan Timur Tengah,” ungkapnya.

Menurut dia, seminar juga untuk bahan catatan akhir tahun sekaligus membuka cakrawala para mahasiswa. “Sesudah ini mereka akan menulis proposal disertasi. Setiap angkatan program doktor akan melakukan hal seperti ini,” ungkapnya tentang mata kuliah ketiga.

Prof Armaidy mengakui masih banyak tantangan pemerintahan baru terutama berkaitan lapangan kerja, pangan dan energi. “Nonsens kita bicara nasionalisme, kebangsaan dan bela negara kalau kesetaraan tidak terbangun,” tandasnya.

Dia mengatakan, ketahanan nasional harus dilihat dari dua hal. Pertama, kemampuan menahan guncangan. Kedua, adaptasi dan bertransformasi. “Ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan,” kata Prof Armaidy.

Menyampaikan materinya, Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo menyatakan Ketahanan Nasional Indonesia masih kurang tangguh. Permasalahan yang dominan adalah bidang Ideologi dan Sosbud. Contoh, Pancasila masih dipersoalkan dan sering dibenturkan dengan agama maupun kasus intoleransi dan korupsi.

Indeks kerapuhan

Disebutkan, sejak 2005, Indeks Kerapuhan Indonesia sebagai negara, berada pada warna kuning atau warning. Apabila tidak ada perbaikan  akan cenderung menjadi merah. Diperlukan perubahan cara pandang kolektif yang sama agar Indonesia menjadi negara yang maju dan kuat dalam mewujudkan cita-cita nasional menjadi negara yang Merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan Makmur, sebagaimana Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Khusus DIY, Rachmad Pudji Susetyo menyampaikan berdasarkan indeks ancaman yang dirilis oleh BIN, provinsi ini berada pada posisi moderat dengan tingkat tertinggi aspek hankam, disusul permasalahan di bidang sosbud dan politik.

“Dinamika di DIY didominasi oleh isu politik pasca-Pemilu dan Pemilukada serentak 2024, sementara isu lain seperti pembangunan PSN dan penanganan sampah yang perlu diwaspadai pada tahun 2025,” kata dia.

Sedangkan Ridlwan Habib menyampaikan pada 2024, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan penting, termasuk isu korupsi yang mencolok di PT Timah dengan nilai mencapai Rp 271 triliun.

Selain itu, ketegangan politik antara Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan juga menciptakan ketidakpastian stabilitas pemerintahan, yang dapat mempengaruhi kebijakan dan respons terhadap isu-isu sosial.

Infrastruktur kritis

Di bidang keamanan, menurut dia, insiden peretasan Pusat Data Nasional dan gangguan listrik di Pulau Sumatera menunjukkan kerentanan infrastruktur kritis.

Begitu pula, ancaman siber dan potensi konflik di Laut Natuna menjadi perhatian utama, di mana ketegangan regional dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut. Radikalisasi yang mungkin terjadi akibat runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

Dari perspektif ekonomi, lanjut dia, inflasi diperkirakan akan tetap stabil pada kisaran 2.3 persen sampai 2.5 persen dengan pertumbuhan PDB yang diproyeksikan mencapai 4.96 persen pada 2025. Kurs Rupiah diperkirakan akan berfluktuasi antara 15.600 hingga 16.900, tergantung pada dinamika ekonomi global dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Selain itu, mobilisasi digital dan fragmentasi sosial juga menjadi tantangan bagi legitimasi pemerintah. Dengan meningkatnya mobilisasi mahasiswa dan pemuda, penting bagi pemerintah untuk merespons secara efektif untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

Laksamana Sukardi menambahkan ekonomi Indonesia menunjukkan pendapatan per kapita yang rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia, dengan kategori pendapatan yang bervariasi.

Dianggap rendah

“Pendapatan per kapita di bawah USD 1.025 dianggap rendah, sedangkan di atas USD 12.475 menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik,” kata dia.

Disebutkan, ancaman dari luar mencakup ketergantungan pada sistem keuangan global, seperti SWIFT dan rating mata uang, serta utang luar negeri yang tinggi. Selain itu, ketahanan pangan dan energi juga menjadi masalah, mengingat ketergantungan pada impor.

Pada aspek lain, ancaman dari dalam meliputi kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kesenjangan ekonomi yang signifikan. Ideologi yang belum selesai dan intoleransi terhadap minoritas juga menjadi tantangan yang harus dihadapi.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia sering kali tidak berkelanjutan, dengan kontribusi dari praktik ilegal seperti pencucian uang, narkoba, judi dan korupsi. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih sehat dan inklusif,” kata dia. (*)