Runtuhnya Peradaban Diplomasi, dari "Negara Mafia" Menuju Perang Dunia III?

DUNIA dua hari lalu, 1 Maret 2026, terbangun dalam kengerian yang nyata. Serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke jantung pertahanan Iran bukan sekadar operasi militer biasa. Tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, adalah lonceng kematian bagi norma diplomasi internasional yang telah kita bangun selama delapan dekade pasca-Perang Dunia II.

Kembalinya "Politik Barbarian"

Apa yang kita saksikan di bawah kepemimpinan Donald Trump saat ini adalah pergeseran dari negara demokrasi menjadi apa yang oleh media besar seperti The Guardian dan The New York Times sebut sebagai "Mafia State" (Negara Mafia). Istilah ini bukan sekadar hiperbola. Ketika kebijakan luar negeri dijalankan dengan logika ancaman (shakedown), loyalitas mutlak dan pengabaian total terhadap hukum internasional, maka kita tidak lagi bicara tentang diplomasi, melainkan premanisme geopolitik.

Pemikir India, Fareed Zakaria sejak 1977, sudah mengingatkan tentang fenomena illiberal democracy, demokrasi yang hanya berfungsi prosedural, sementara substansinya, berupa perlindungan hak-hak sipil dan supremasi hukum dilucuti. Namun, konsep yang lebih relevan terkait "demokrasi semu"  dikemukakan oleh ahli politik Jean Baudrillard, yang menyatakan bahwa demokrasi semu adalah suatu bentuk demokrasi yang hanya bersifat formal, tetapi tidak memiliki substansi yang sebenarnya, karena kekuasaan sebenarnya masih dipegang oleh segelintir orang atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu.

Dalam konteks ini, ahli politik lain seperti Noam Chomsky juga telah menyatakan bahwa demokrasi semu dapat terjadi ketika ada kepentingan ingin berkuasa/menguasai lebih besar, dan bahwa media massa sering kali digunakan sebagai alat untuk memanipulasi opini publik dan mempertahankan kekuasaan.

Serangan ke Iran yang dilakukan tanpa mandat Kongres dan tanpa otorisasi PBB adalah manifestasi dari "Politik Barbarian"—sebuah tatanan di mana might makes right (kekuatan adalah kebenaran). Strategi regime change yang dipaksakan melalui kekerasan militer ekstrem telah menghancurkan topeng diplomasi transaksional yang selama ini diagungkan Washington.

Selat Hormuz: Jantung Dunia yang Tercekik

Dampaknya tidak hanya dirasakan di medan tempur. Keputusan Iran untuk menutup Selat Hormuz sebagai aksi balasan adalah serangan langsung ke lambung ekonomi global.

Energi sebagai Senjata: dengan 20% pasokan minyak dunia yang kini tersandera, harga minyak mentah diprediksi akan menembus angka gila $150 per barel.

Efek Domino: Jika jalur ini tetap tertutup, resesi global bukan lagi ancaman, melainkan kepastian. Inflasi akan melambung, memicu kelaparan dan kerusuhan sosial di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara berkembang.

PBB: Titik Nadir atau Kebangkitan?

Di tengah bara yang kian memanas, mata dunia kini tertuju pada gedung kura-kura di New York. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di persimpangan jalan paling berbahaya dalam sejarahnya.

Jika PBB membiarkan Dewan Keamanan lumpuh karena veto Amerika, maka PBB resmi menjadi mayat politik—sama seperti Liga Bangsa-Bangsa sebelum pecahnya Perang Dunia II. PBB harus segera mengaktifkan resolusi Uniting for Peace. Dunia membutuhkan mediator netral yang mampu menarik rem darurat sebelum Rusia dan China memutuskan untuk terlibat secara militer lebih jauh demi membendung agresi AS-Israel.

Reaksi China dan Rusia

Reaksi China dan Rusia terhadap serangan gabungan AS-Israel ke Iran pada Maret 2026 sangat keras, di mana kedua negara menuduh Washington sedang melakukan upaya "perubahan rezim" (regime change) secara paksa. 

Berikut adalah poin-poin utama reaksi mereka:

1. Rusia: Menuduh "Agresi Bersenjata"

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut serangan tersebut sebagai tindakan agresi bersenjata yang tidak beralasan terhadap negara anggota PBB yang berdaulat. 

·                  Kecaman Keras: Rusia menyatakan bahwa Washington dan Tel Aviv "bersembunyi" di balik isu nuklir, padahal tujuan aslinya adalah menghancurkan kepemimpinan Iran.

·                  Peringatan Bencana: Moskow memperingatkan bahwa tindakan ini menjerumuskan Timur Tengah ke dalam "jurang eskalasi yang tak terkendali" yang dapat memicu bencana kemanusiaan, ekonomi, hingga radiologis. 

2. China: Desakan Gencatan Senjata Segera

Meskipun menggunakan nada yang lebih terukur, China menyatakan "sangat prihatin" dan menuntut penghentian segera semua aksi militer. 

·                  Hormati Kedaulatan: China menegaskan bahwa kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah Iran harus dihormati sesuai hukum internasional.

·                  Kembali ke Negosiasi: Beijing mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja dialog guna mencegah spiral konflik yang lebih luas yang dapat mengganggu pasar energi global. 

3. Langkah Bersama di PBB

Kedua negara telah secara resmi meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Mereka berupaya menggalang dukungan internasional untuk menghentikan "Operasi Epic Fury" (nama operasi serangan tersebut) dan menekan AS agar bertanggung jawab atas kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. 

Kesimpulan: Menolak Normalisasi Kekacauan

Dunia tidak boleh menormalisasi gaya kepemimpinan "negara mafia". Jika pembunuhan pemimpin negara dan serangan sepihak dianggap sebagai standar baru dalam hubungan internasional, maka kita sedang menuju abad kegelapan baru.

Tanggung jawab untuk mencegah Perang Dunia III bukan hanya di tangan para pemimpin besar, melainkan pada ketegasan organisasi internasional untuk menegakkan hukum di atas kekuasaan fisik. Sebelum terlambat, diplomasi harus dikembalikan ke meja perundingan, bukan di ujung laras rudal. ***

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta