Respons Krisis Global, PP Aisyiyah Meluncurkan 116 Posbakum

Bersamaan dengan itu, PP 'Aisyiyah juga menggelar Silatnas Ulama 'Aisyiyah.

Respons Krisis Global, PP Aisyiyah Meluncurkan 116 Posbakum
Konferensi pers Refleksi Milad ke 109 dan Silaturahmi Nasional Ulama 'Aisyiyah. (muhammad zukhronnee muslim/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Menandai dua momentum sekaligus yakni refleksi Milad ke-109 dan respons terhadap dinamika krisis global, Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah resmi meluncurkan 116 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh Indonesia.

Ketua Umum PP 'Aisyiyah, Salmah Orbayyinah, mengatakan langkah strategis ini bersamaan dengan penyelenggaraan Konferensi dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulama 'Aisyiyah untuk merumuskan fikih progresif terkait isu keumatan, perlindungan anak dan ketahanan ekonomi di tengah tekanan global.

Mengusung tema Memperkokoh Dakwah Kemanusiaan untuk Mewujudkan Perdamaian, kegiatan ini menegaskan komitmen 'Aisyiyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan dalam menghadirkan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.

Tema tersebut juga menjadi kelanjutan dari isu strategis Muktamar 'Aisyiyah ke-48 di Surakarta yang menitikberatkan pada penguatan budaya damai di tengah polarisasi sosial.

Praktik nyata

“Perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan di tengah konflik global yang memicu peningkatan jumlah pengungsi serta kekerasan berbasis gender. Namun, di saat bersamaan, mereka juga memiliki peran penting sebagai agen perdamaian,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, dakwah tidak hanya dimaknai sebagai ajaran normatif, tetapi praktik nyata dalam mengatasi kemiskinan, kebodohan, ketimpangan sosial, kekerasan serta membangun kehidupan yang damai dan berkeadilan.

Sebagai implementasi nyata, lanjut Salmah, 116 Posbakum 'Aisyiyah diresmikan untuk memperluas akses keadilan, meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat kapasitas paralegal komunitas hingga tingkat desa dan kelurahan. Layanan ini difokuskan pada pendampingan perempuan, anak dan kelompok difabel.

Di tingkat internasional, Sekretaris Umum PP 'Aisyiyah sekaligus anggota Supervisory Council Faith to Action (F2A), Tri Hastuti Nur Rochimah, menyebutkan 'Aisyiyah terus memperkuat jejaring kemanusiaan global agar perempuan Indonesia dapat berkontribusi aktif dalam agenda perdamaian dunia.

Silatnas Ulama

Bersamaan dengan itu, PP 'Aisyiyah juga menggelar Silatnas Ulama 'Aisyiyah bertema Konstruksi Pemikiran Ulama 'Aisyiyah: Respons terhadap Isu Keumatan dan Kebangsaan. Forum yang berlangsung secara hybrid ini diikuti lebih dari 280 peserta, mulai dari ulama perempuan tingkat pusat, wilayah, daerah, hingga alumni pendidikan keulamaan.

Ketua PP 'Aisyiyah sekaligus Wakil Koordinator Steering Committee, Evi Sofia Inayati, mengatakan forum ini menjadi ruang shilatul-fikr atau silaturahmi pemikiran bagi ulama perempuan. “Ini menjadi medium bagi ulama perempuan untuk mengkaji, mendiskusikan, dan mengambil keputusan terkait isu perempuan yang selama ini sering ditetapkan oleh ulama laki-laki,” ujarnya.

Koordinator Steering Committee, Siti 'Aisyah, menjelaskan sejumlah isu kontemporer yang dibahas melalui perspektif Tarjih Muhammadiyah, mulai dari pencegahan perkawinan anak, nikah siri, perjanjian pranikah, hak reproduksi, prinsip monogami, hingga perlindungan hak perempuan dalam perkara talak dan idah.

Pendekatan yang digunakan, kata dia, mengedepankan prinsip wasathiyah, berorientasi pada kemaslahatan, serta mengintegrasikan pendekatan bayani, burhani, dan ‘irfani untuk mendorong pembacaan fikih yang lebih progresif.

Implementasi fikih

Dalam forum tersebut, 'Aisyiyah juga menyampaikan pentingnya implementasi Fikih Perlindungan Anak sebagai respons atas maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Seluruh pusat penitipan anak (daycare) yang dikelola 'Aisyiyah diwajibkan menerapkan SOP ketat dan memahami Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain isu sosial-keagamaan, konferensi juga menyoroti dampak tekanan ekonomi global, seperti penguatan dolar AS dan tingginya ketergantungan impor yang dinilai berdampak hingga ke masyarakat pedesaan.

Sebagai respons, Muhammadiyah dan 'Aisyiyah telah menginstruksikan efisiensi di berbagai lini operasional. Namun, kebijakan itu dipastikan tidak akan mengurangi dukungan terhadap mahasiswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, termasuk melalui penguatan program beasiswa internal.

Di sektor riil, 'Aisyiyah mendorong penguatan kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global. (*)