PKS Semakin Kokoh Sebagai Oposisi

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin kokoh posisinya sebagai oposisi yang konstruktif. Pilihan politik parpol yang baru saja mengubah warna lambangnya itu dinilai sejalan dengan aspirasi masyarakat. Berdasarkan survai dari salah satu media nasional di Jakarta, 57 persen masyarakat tahun ini tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Agus Mas'udi selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DIY periode 2020-2025 yang baru saja terpilih melalui mekanisme Musyawarah Wilayah (Muswil) V serentak di seluruh Indonesia, Minggu (27/12/2020), menyampaikan sikap konsisten PKS ini diyakini akan membawa berkah dan keuntungan.

Dengan adanya opisisi maka demokrasi di Indonesia berjalan baik. PKS akan mengkritisi maupun menolak kebijakan yang tidak berpihak masyarakat, sebaliknya mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berpihak rakyat.

“Dengan oposisi maka demokrasi berjalan sehat. Ada penyeimbang. Alhamdulillah sikap kita di DPR RI yang konsisten memperjuangkan rakyat, sejalan dengan sikap masyarakat meski sebagian dari masyarakat itu pada pemilu lalu tidak memilih PKS,” ungkap Agus Mas’udi pada konferensi pers usai muswil di Kantor DPW PKS DIY Jalan Gambiran Yogyakarta.

Dia didampingi Sekretaris DPW PKS DIY Muhammad Rosyidi, Bendahara Huda Tri Yudiana serta Ketua DPW PKS DIY periode sebelumnya, Darul Falah.

Hadir pula Ketua Bidang Pembinaan Kader Ali Imron, Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) Ahmad Khudhori, Sekretaris Dewan Syariah Wilayah, Ahmad Agus Sofwan maupun Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Dwi Budi Utomo serta Sekretaris MPW Agus Efendi.

Darul Falah menambahkan, dukungan dari DIY untuk mengawal sikap politik DPP PKS sebagai opisisi yang konstruktif terhadap pemerintah saat ini antara lain melalui sikap kritis dan menolak kebijakan yang merugikan masyarakat. “Di sisi lain secara obyektif akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” kata dia.

Muhammad Rosyidi menjelaskan Muswil V PKS DIY merupakan agenda lanjutan dari Munas V PKS pada 28-29 November 2020 di Bandung. Ada beberapa agenda penting Muswil yaitu pergantian Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW), penetapan amanat Muswil dan penetapan rencana kerja.

Munas, Muswil dan Musda di level kabupaten kota adalah event periodik lima tahunan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi partai di masing-masing level. Mekanisme ini bagian dari demokrasi yang terus berjalan di PKS.

Ada proses mendapatkan masukan dan usulan dari bawah (kader), musyawarah dan implementasi keputusan musayawarah oleh semua pihak di PKS. “Dalam proses ini tetap ada penjaringan kader dari bawah, tidak ujug-ujug aklamasi,” sambung Agus Mas’udi.

Menurut dia, kepengurusan DPTW periode 2020-2025 yang disahkan hari ini juga berawal dari masukan seluruh kader di daerah, dimusyawarahkan dan kemudian diputuskan di level DPP. Budaya musyawarah menjadi bagian proses politik yang tidak terpisahkan di PKS, sebagai wujud pengamalan Pancasila sila ke-4 dan tradisi luhur bangsa ini.

PKS DIY, lanjut dia, akan terus konsisten memperjuangkan kepentingan dasar masyarakat secara luas, penanganan pandemi Covid-19 secara lebih serius, pemenuhan kebutuhan dasar air khususnya di Gunungkidul dan Kulonprogo, pendidikan gratis berkualitas, jaminan kesehatan untuk semua warga, pengembangan UMKM maupun kelestarian lingkungan.

Selain itu, juga mengembangkan komunikasi dengan berbagai pihak di antaranya partai politik, ormas keagamaan, ormas lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media massa guna membangun sinergi dalam memajukan masyarakat di DIY.

PKS juga akan menyoroti problematika yang masih ada di DIY. Contoh paling nyata adalah tingginya angka kemiskinan, pengangguran maupun kesenjangan masyarakat. Opisisi konstruktif dilakukan dengan cara mengembalikan kebijakan pemerintah beserta penggunaan APBD kembali ke jalur yang semestinya. (*)