Pesan SBY kepada Kader Demokrat: “Jika Keadilan Tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya”

KORANBERNAS.ID, JAKARTA -- Ada upaya pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan melakukan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) sebagaimana unggahan pakar Hukum Tatanegara Prof Denny Indrayana di sosial media Twitter.

Partai Demokrat kubu Moeldoko diketahui melakukan PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) soal kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko mengajukan PK pada 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) Pemilu 2024.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui siaran pers disampaikan Herzaky Mahendra Putra selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Minggu (28/5/2023) malam, meminta seluruh kader Partai Demokrat mengikuti perkembangan PK di MA tersebut.

"Saya juga meminta seluruh kader mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” kata SBY.

Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi pada Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi.

“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY.

Berdasarkan akal sehat, lanjut SBY, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan.

“Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk mengganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini  adalah berita yang sangat buruk," katanya.

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan.

“Indonesia bukan negara "predator" (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak menganut hukum rimba, yang kuat menang yang  lemah selalu kalah,” tegasnya. (*)