Pemda DIY Khawatir Disalahkan BPK

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, mengakui jajaran Pemda DIY merasa khawatir menggunakan dana tak terduga Rp 14,8 miliar untuk penanganan virus Corono atau Covid-19 meskipun sudah ada payung hukumnya yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dia memohon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan atau bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memahami kondisi pandemi virus Corona dan memberikan keleluasaan dinas dan instansi mengeksekusi penggunaan anggaran untuk penanganan wabah.

Saat ini petugas kesehatan mengeluh tidak aman karena Alat Pelindung Diri (APD) tidak memadai ketika merawat pasien. Rumah sakit dan Pemda khawatir jika melakukan pengadaan barang-barang APD dalam jumlah besar kelak akan disalahkan aparat penegak hukum.

“Kami mohon kerja samanya dari rekan-rekan aparat penegak hukum agar memberikan rasa aman dengan statemen atau surat resmi ke pemda,” ungkapnya, Jumat (20/3/2020), di DPRD DIY.

Gubernur DIY sudah mengeluarkan surat tentang tanggap darurat. Pemda akan menggunakan dana tak terduga dengan prosedur dan regulasi yang jelas. Semua sudah ada aturannya.

“Hambatan saat  ini adalah rasa takut dan khawatir nanti akan dipermasalahkan. Inilah salah satu hambatan pengadaan keperluan alat kesehatan,” kata dia.

Manfaatkan situasi

Dalam kondisi seperti ini harga-harga melambung tinggi karena langkanya barang. Sayangnya, ada beberapa pihak yang sepertinya justru memanfaatkan situasi tersebut.

“Saya mengimbau agar rekan-rekan pengusaha atau produsen alat kesehatan jangan memanfaatkan situasi sulit ini untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya. Mohon pengertian masalah Covid-19 ini meresahkan sebagian besar masyarakat. Silakan ambil untung yang wajar tapi mohon empatinya untuk masyarakat,” paparnya.

Bukan rahasia lagi, saat ini harga masker, hand sanitizer dan APD melambung tinggi hingga tidak wajar di saat masyarakat membutuhkan.

“Kita tidak ingin peristiwa seperti di DKI terjadi, banyak dokter dan perawat terpaksa dirumahkan karena terpapar virus Corona, sementara tenaga dan keahlian mereka sangat diperlukan. Jika ini terjadi akan tambah menyulitkan masyarakat,” kata Huda. (sol)