Menjelang Idul Adha TPID Sleman Gelar Rakor Tingkat Tinggi

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Menjelang hari Raya Idul Adha 1444 H/2023, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sleman menggelar High Level Meeting atau rapat koordinasi (rakor) tingkat tinggi yang dipimpin langsung Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Rabu (7/6/2023), di Ruang Sembada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Rakor kali ini ini dihadiri TPID dan perwakilan perangkat daerah terkait serta Forkopimda Kabupaten Sleman.

Danang menyampaikan penyelenggaraan High Level Meeting TPID ini merupakan upaya untuk mensinergikan langkah yang harus dilakukan dalam mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan stok atau pasokan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha.

"Saat ini kita bersinergi untuk menentukan langkah yang harus dilakukan menjelang Idul Adha. Ke depan TPID tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek. Namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural," kata Danang.

Dalam kesempatan tersebut Danang meminta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait dengan kegiatan ekonomi, untuk mengimbau masyarakat agar tidak menimbun dan melakukan panic buying menjelang hari Raya Idul Adha.

"Saya berharap OPD terkait perlu melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan naiknya jumlah kebutuhan yang diikuti dengan kenaikan harga komoditas. Sebab kenaikan harga tersebut akan berimbas langsung dan memberatkan masyarakat," jelasnya.

Selain ketersediaan komoditas dan stabilitas harga, Danang menyampaikan beberapa hal yang juga perlu diperhatikan TPID menjelang Idul Adha tahun 2023. Salah satunya mewaspadai penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Tingginya kesadaran masyarakat untuk berkurban menyebabkan kebutuhan dan permintaan hewan kurban terus meningkat. Hal itu menyebabkan tingginya arus lalu lintas hewan, terutama sapi dan kambing dari luar Sleman. Di sinilah peran pemerintah untuk melakukan pengawasan," kata Danang.

Menurutnya, pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk dari luar daerah perlu dilakukan untuk memastikan kelayakan dan kesehatan hewan yang akan disembelih, sebagai upaya meminimalisir hal yang tidak diinginkan, termasuk penyebaran PMK.

Danang mengajak seluruh pihak memberikan edukasi masyarakat untuk menyembelih dan menangani hewan kurban dengan benar, sehat dan halal. (*)