Melawan Rezim Verifikasi: Jafarudin Nahkodai SMSI DIY, Gugat Dominasi Administratif Dewan Pers

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA--Sebuah babak baru dimulai bagi ekosistem media digital di Yogyakarta. Jafarudin, sosok di balik operasional beritajogja.com, resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) DIY masa bakti 2026–2030 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) di Sleman, Selasa (17/02/2026).

Namun, terpilihnya Jafarudin bukan sekadar pergantian wajah kepemimpinan. Ini adalah dimulainya sebuah gerakan intelektual untuk menggugat arah kebijakan pers nasional yang dinilai kian menjauh dari semangat reformasi.

Jurnalisme di Simpang Jalan: Kritik Pedas untuk Dewan Pers

Melalui karya terbarunya, Ambang Sandyakala Jurnalisme, Salam Sayang untuk Dewan Pers, Jafarudin yang akrab disapa Fafa, melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme verifikasi media yang dijalankan Dewan Pers saat ini. Menurutnya, syarat administratif dan finansial yang diseragamkan tanpa melihat realitas media lokal adalah bentuk "pembunuhan perlahan" terhadap media UMKM.

“Dewan Pers seharusnya kembali ke khitahnya sesuai UU No. 40 Tahun 1999, yakni mendata, bukan memverifikasi hingga menentukan hidup matinya sebuah media. Saat ini, media startup yang didirikan jurnalis profesional justru terhimpit oleh aturan administratif yang kaku, padahal mereka adalah benteng terakhir demokrasi di daerah,” ungkap Fafa dalam sesi bedah buku yang menghadirkan tokoh pers senior, Sihono HT dan Hudono.

Fafa menawarkan solusi radikal: Dewan Pers harus memberikan mandat kepada organisasi perusahaan pers (konstituen) untuk melakukan verifikasi, sementara Dewan Pers cukup bertindak sebagai pusat pendataan. Hal ini dianggap lebih adil agar media-media kecil di daerah tetap bisa beroperasi secara mandiri dan bermartabat tanpa harus "cekot-cekot" oleh aturan yang lebih mirip perizinan di masa lalu.

Membangun Ekosistem Media yang Sehat dan Bermartabat

Sebagai Ketua SMSI DIY yang baru, Jafarudin mematok visi besar untuk memperkuat ekosistem industri media siber yang berdaulat. Di tengah gempuran algoritma platform global, ketergantungan pada anggaran pemerintah, hingga disinformasi berbasis Artificial Intelligence (AI), SMSI DIY berkomitmen menjadi rumah bagi media startup yang tetap setia pada jurnalisme berkualitas.

Ketua PWI DIY, Hudono, yang turut membedah buku tersebut, mengamini kegelisahan ini. Ia melihat adanya kemiripan antara “label verifikasi” saat ini dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) di era Orde Baru. Jika negara dan regulator abai terhadap keberlanjutan media-media lokal yang profesional ini, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar bisnis media, melainkan kesehatan demokrasi Indonesia itu sendiri.

Dengan kepengurusan baru ini, SMSI DIY di bawah Jafarudin siap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak media lokal agar tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, tetapi menjadi pilar informasi yang cerdas, tertib, dan adil bagi masyarakat Yogyakarta. (*)