Melalui Akses Berkeadilan, Perpusnas Ingin Dorong Kesejahteraan Masyarakat

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA--Perpustakaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan di berbagai aspek. Baik itu perkembangan teknologi digital maupun perubahan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, dari 270,20 juta jiwa, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia kerja mencapai 211,59 juta jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja sebesar 146,62 juta jiwa.

Hal itu terungkap dalam talkshow pada hari kedua Peer Learning Meeting Nasional 2023, yang berlangsung di Yogyakarta, Kamis (21/9/2023).

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional RI, Joko Santoso menuturkan, peran perpustakaan dalam konteks kewirausahaan dan peningkatan kesejahteraan sangat penting.

Disebutkan, sebanyak 40,69 juta penduduk, berprofesi sebagai nelayan maupun petani di bidang bertanian dan kehutanan. Sedangkan untuk angka pengangguran terbuka sebanyak 7,99 juta jiwa. “Jumlah ini banyak disumbangkan oleh lulusan SMK sebesar 17,36 juta jiwa, dan SMA sebesar 8,62 juta jiwa. Sedangkan persentase angkatan kerja menurut pendidikan ada 38,76 persen. Untuk SMA menyumbang 19,65 persen, dan SMK 9,60 persen,” bebernya.

Untuk menciptakan lapangan kerja baru, Perpusnas telah berupaya untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan mendapatkan akses-akses yang berkeadilan.

“Kenapa harus di perpustakaan umum?. Karena terbuka untuk mengaktualitaskan pengetahuan, mengabdi dengan berbagai macam keterampilan dan kecakapan. Perpustakaan juga menjadi satu-satunya sumber pembelajaran terbuka dan demokratis,” beber Joko.

“Kemiskinan paling banyak ada di pedesaan dengan persentase 12,22 persen. Sedangkan untuk kota ada 7,29 persen. (Hingga Agustus) 2023 sebanyak 3.985 desa sudah mengikuti transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Menyasar 399 kabupaten/kota dari 34 provinsi. Untuk tahun depan akan bertambah menjadi 1.367 desa,” terang Joko.

Joko melanjutkan, Perpusnas memiliki program percepatan pengurangan kemiskinan. Salah satunya dengan literasi. Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yakni memberikan dukungan bagi pengetahuan yang sifatnya praktis dan pragmatis kepada masyarakat. Termasuk berbagai macam pelatihan kecakapan yang dilakukan perpustakaan setiap hari.

Sementara CEO of MarkPlus Institute Jacob Silas Mussry, menjelaskan jika menjadi entrepneur bukan berarti harus berdagang. Itu adalah sifat yang dapat dimiliki semua orang.

Pria yang karib disapa Jacky ini melanjutkan, ada tiga hal yang wajib dimiliki entrepneur. Yakni ada sifat untuk mencari kesempatan untuk melakukan perbaikan. “Kemudian berani untuk mengambil resiko dengan perhitungan dan orang yang selalu hidup bersosialisasi,” ujarnya dalam talkshow yang bertemakan “Library and Entrepreneuship“.

Adapun entrepreneurship mendorong perpustakaan untuk lebih kreatif dan inovatif untuk mengoptimalkan layanannya. Sudah waktunya untuk berkolaborasi dan bersinergi, bukan berkompetisi.

Jacky melanjutkan, jika ingin menerapkan entrepreneurship harus membangun jaringan. Salah satunya bisa dilakukan di perpustakaan. “Di sana tempat yang tepat untuk melakukan kolaborasi untuk bisa bertransformasi,” ucapnya.

Adapun Guru Besar STF Driyarkara Jakarta, Prof FX Mudji Sutrisno, mengatakan jika sejak dini sudah diajarkan bagaimana mengenal horizontal dan vertikal. Termasuk di dalamnya tentang induksi yang harus dimulai dari bawah lalu ke atas.

“Kita bisa belajar dari sejarah klasik nusantara. Yaitu ada pada masa Hindu-Budha dengan kerajaan-kerajaan pada masa silam. Ada banyak peninggalan yang menggambarkan keagungan warisan leluhur. Contohnya candi Borobudur yang pada saat itu menjadi tempat penyebaran agama Budha,” ucapnya.

Dalam perkembangan bangsa Indonesia secara metodologi selalu turun ke bawah. “Kita selama ini selalu dididik dari atas ke bawah. Ini penting karena kalau mau maju harus dimulai dari dasar dulu. Jangan nunggu perintah dari atas,” paparnya. (*)