Mahasiswa Gelar Aksi Dukung Daerah Otonomi Baru Papua

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Pemekaran daerah melalui kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua menjadi isu hangat di sejumlah tempat. Mengutip dari Peneliti ahli Gugus Tugas Papua UGM, Dr Gabriel Lele, menyebutkan bahwa dalam perspektif kebutuhan, usulan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah tidak hanya dilihat sebagai keniscayaan politik, tetapi juga menjadi keharusan secara sosial dengan terjadinya pertemuan antara aspirasi lokal dan kepentingan nasional.

Karenanya Aliansi Mahasiswa Pendukung Daerah Otonom Baru (AMP DOB) menggelar aksi di sekitar Tugu Yogyakarta, Jumat (10/6/2022). Aksi ini dalam rangka mendukung rencana pemekaran DOB di Papua.

Koordinator lapangan aksi, Arnold, melalui keterangan tertulisnya mengungkapkan aksi tersebut merupakan wujud demokratisasi dan dukungan bagi pemerintah pusat dalam upayanya menyejahterakan masyarakat Papua. Hal ini khususnya melalui rencana pemekaran DOB dan kelanjutan otonomi khusus (Otsus).

"Sikap kami mendukung Otsus Jilid II untuk kesejahteraan rakyat di Papua, mendukung rencana pemekaran DOB di Papua, mendukung dilanjutkannya tiga rancangan Undang-Undang Pemekaran di Tanah Papua," paparnya.

Mahasiswa, lanjut Arnold, juga mendukung dilanjutkannya rencana Pemekaran Provinsi di Tanah Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Dukungan juga pada Pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai pun perlu dilakukan demi keamanan masyarakat.

"Kami juga mendukung kelanjutan rencana pembangunan Bandara Antariksa di Biak dan menolak permintaan Hak Penentuan Nasib Sendiri/Referendum oleh kelompok kepentingan tertentu," jelasnya.

Pembentukan DOB di Papua, lanjutnya, menjadi kebutuhan yang lebih mendesak untuk diwujudkan. Sebab secara umum, pemekaran wilayah Papua memang merupakan suatu keharusan karena sejumlah alasan.

Dari segi politik, pembagian Provinsi Papua menjadi tiga wilayah provinsi memberikan kesempatan kepada tiga putera terbaik Papua untuk menjadi gubernur.

Dari segi ekonomi, ketiga wilayah tersebut mempunyai potensi sumber alam yang sama, yakni pertambangan. Serta, dari aspek sosial budaya, pembinaan dan pengembangan budaya serta adat-istiadat akan lebih efektif dilakukan.

Pelayanan-pelayanan sosial seperti pendidikan dan agama, sarana dan prasarananya dapat diperbaiki," jelasnya. (*)