Mahasiswa Gelar Aksi di Depan DPRD Bantul, Ini Tuntutannya
Mahasiswa menilai minimnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Bantul (Amuba) menggelar aksi di dua lokasi yaitu Alun-alun Paseban dan depan Gedung DPRD Bantul, Selasa (18/2/2015) sore.
Aksi kali ini sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai lebih mementingkan aspek konsumsi dibandingkan sektor pendidikan dan kesehatan.
Di depan gedung DPRD Bantul, mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Secara bergantian mahasiswa melakukan orasi yang menilai minimnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, di tengah alokasi anggaran yang lebih banyak terserap untuk kepentingan lain.
Akses pendidikan
Secara simbolis, mahasiswa membawa makanan dan piring yang berisi buku-buku lusuh. "Ini adalah simbol bahwa pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan makan dibandingkan akses terhadap pendidikan yang layak," kata Muhammad Ayub Abdullah, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi sekaligus Presiden Mahasiswa DEMA IIQ An-Nur Yogyakarta.
Menurut Ayub aksi tersebut bukan sekadar simbolisasi semata tetapi merupakan sinyal bagi pemerintah agar lebih serius memperhatikan pendidikan dan kesehatan.
"Kami ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang harus diprioritaskan. Jangan sampai masyarakat hanya diberi makan tanpa diberi ilmu,” tegasnya.
Dia menilai perlu ada evaluasi program MBG pada 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo supaya lebih memperhatikan akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.
Jangka panjang
Ahmad Tomi Wijaya selaku Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa Bantul menambahkan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyadarkan semua pihak, terutama para pemangku kebijakan, bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan dan dikesampingkan.
“Kami membawa piring berisi buku untuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kebutuhan utama. Jika hanya perut yang diberi makan, tetapi akal dan pikiran dibiarkan kosong, maka generasi kita akan kehilangan masa depan,” ujar Ahmad Tomi Wijaya.
Dia menilai program makan bergizi gratis kurang tepat sasaran karena semua anak dapat, baik yang kaya dan miskin semua diberikan.
"Itu yang menurut kami sangat membebankan anggaran negara, sehingga banyak anggaran dipotong dan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana dan bahan pokok mulai naik," tandasnya.
Pendidikan berkualitas
Aliansi Mahasiswa Bantul berkomitmen mengawal kebijakan pendidikan di Bantul agar lebih berpihak pada rakyat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas.
Adapun poin-poin yang menjadi tuntutan mereka antara lain mengembalikan marwah pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas utama, memastikan hak-hak dosen, tenaga pendidik ASN dan non-ASN terpenuhi serta pemberian jaminan hidup bagi kaum muda.
Selesai orasi di Kantor DPRD Bantul dilanjutkan penyampaian orasi dengan berjalan kaki mengelilingi Alun-alun Paseban sambil membagikan makanan sebagai simbol tanpa didanai pemerintah, masyarakat bisa makan secara gratis. (*)
