lahan-sultan-ground-diusulkan-jadi-pemukiman-keluarga-miskinSosialisasi Perda Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. (istimewa)


sri-wijaya

Lahan Sultan Ground Diusulkan Jadi Pemukiman Keluarga Miskin


SHARE

KORANBERNAS.ID -- Anggota Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, berharap lahan Sultan Ground (SG) atau Pakualaman Ground (PG) bisa dikelola oleh Keluarga Miskin (Gakin) ataupun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Itu untuk yang lahan produktif agar bisa dikelola dan dimanfaatkan MBR ataupun Gakin. Kalau untuk lahan non-produktif bisa dimanfaatkan untuk lahan usaha atau pemukiman," kata Amir kepada koranbernas.id, Minggu (8/12/2019).


Baca Lainnya :

Misalnya saja di Piyungan, saat ini sebagian lahan untuk pabrik di kawasan industri. Maka Amir berharap, SG atau PG bisa dimaksimalkan bagi kepentingan masyarakat, tentu dengan perjanjian khusus.

Selain itu, dirinya juga berharap agar lahan SG atapun PG yang ada di Bantul yang jumlahnya banyak, diusulkan menjadi lahan pertanian abadi. Nanti regulasinya bisa dengan Perda dan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukumnya.


Baca Lainnya :

Hal itu sekaligus untuk menjamin ketahanan pangan di Bantul. Sebab, saat ini alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian mencapai 14 hektar per tahun, baik untuk kepentingan perumahan, pembangunan kawasan bisnis dan lainya.

"Maka penyusutan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja," kata Amir yang baru saja selesai menggelar Sosialisasi Perda Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, di SD Insan Cendekia Patalan, Jetis, Bantul .

"Bukan hanya soal ketahanan pangan, hal lain yang juga akan terganggu adalah penyusutan debit mata air bersih," imbuhnya.

Tentu, pengelolaan SG maupun PG tadi diusulkan terstruktur yang kemudian statusnya meminjam lahan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk dibangun pemukiman bagi MBR. Tetapi pemukiman ini tidak akan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) tetapi statusnya Hak Guna Bangun (HGB) dengan surat kekancingan.

Untuk pengelola, Amir menilai idealnya dilakukan oleh lembaga sosial non-profit, bukan oleh pengembang yang targetnya mencari profit besar. (eru)



SHARE

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini