DPD RI Dorong Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat
Ekonomi kerakyatan bukan sekadar jargon, tetapi harus menjadi kebijakan nyata.
--- 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui DPD RI terus berkomitmen dalam memperjuangkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat bertajuk Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan yang diselenggarakan di Puri Mataram Sleman, Jumat (25/4/2025).
Acara ini dihadiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman H Darojat Noor Achmad S Ag sebagai Narasumber dan anggota Komite III DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno.
Dalam sambutannya, Darojat Noor Achmad menyatakan pentingnya membangun sistem ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dia menyoroti ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi di berbagai daerah yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial.
“Ekonomi kerakyatan bukan sekadar jargon, tetapi harus menjadi kebijakan nyata yang menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Darojat.
Anggota Komite III DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, melaksanakan penyerapan aspirasi, Jumat (25/4/2025), di Puri Mataram Sleman. (istimewa)
Menurut dia, negara harus hadir untuk menyejahterakan masyarakat. “Peran negara sangat penting dalam memastikan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat dinikmati oleh semua, bukan hanya segelintir orang,” tegas Darojat.
Ahmad Syauqi Soeratno mengungkapkan Ekonomi Kerakyatan memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat melalui gerakan ekonomi berbasis Pancasila. “Ekonomi Kerakyatan dengan semangat yang dilandasi nilai-nilai pancasila selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan ekonominya,” kata Syauqi.
Dia menjelaskan konsep-konsep praktis penerapan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas. Syauqi menyoroti pentingnya kolaborasi antara pelaku UMKM, koperasi, dan institusi keuangan mikro sebagai fondasi utama ekonomi kerakyatan.
“Kunci dari ekonomi kerakyatan adalah kemandirian dan gotong royong. Negara harus menjadi fasilitator bagi inisiatif-inisiatif ekonomi rakyat, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif,” ungkap Syauqi.
Pemberdayaan
Diskusi ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pegiat UMKM, hingga anak muda yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah Sleman (AMM Kabupaten Sleman).
Para peserta aktif menyampaikan aspirasi dan gagasan terkait pemberdayaan ekonomi di daerah, serta tantangan yang mereka hadapi di lapangan.
Kegiatan kali ini merupakan bagian dari agenda MPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam sesi tanya jawab, warga menyampaikan aspirasinya kepada Senator asal DIY tersebut. Isu mengenai penguatan UMKM di daerah Sleman, pemerataan bansos, hingga pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi pedesaan disampaikan.
MPR RI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara rakyat dan negara melalui DPD RI dengan selalu memperjuangkan suara-suara dari daerah, serta memastikan pembangunan nasional benar-benar berpihak kepada rakyat. (*)
