Kupang Tuan Rumah Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah, 4 - 6 Desember 2024
Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit. Indonesia membutuhkan kebijakan berbasis ekonomi konstitusi, bukan neoliberalisme yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Muhammadiyah menyelenggarakan Tanwir dan Milad ke-112 tahun di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), 4–6 Desember 2024. Dengan tema Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua, kegiatan ini mengundang perhatian nasional dengan pesan penting tentang pemerataan kesejahteraan bangsa.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan pentingnya peran Muhammadiyah mendorong kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kemakmuran adalah amanat konstitusi yang harus diwujudkan oleh seluruh elemen bangsa. Ini tidak hanya tentang kekayaan material, tetapi juga kesejahteraan rohaniah yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," kata Haedar Nashir saat konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Senin (18/11/2024).
Acara pembukaan rencananya dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus memberikan amanat dan membuka Tanwir secara resmi.
Selain dihadiri 350 peserta Tanwir dari berbagai wilayah Indonesia, kegiatan ini juga menarik perhatian masyarakat NTT, tokoh nasional dan warga Muhammadiyah setempat.
Pemberdayaan daerah
Pemilihan Kota Kupang sebagai tuan rumah Tanwir bukan tanpa alasan. Muhammadiyah ingin memberikan apresiasi atas kemajuan cabangnya di NTT, khususnya Universitas Muhammadiyah Kupang yang dinilai berperan aktif memajukan pendidikan dan sosial di wilayah timur Indonesia.
Haedar Nashir menambahkan, Muhammadiyah ingin memperkuat gerakan pemberdayaan di kawasan terdepan, terjauh dan tertinggal seperti NTT. Muhammadiyah hadir untuk memakmurkan seluruh elemen masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian lebih.
Dalam Tanwir, lanjut dia, Muhammadiyah juga memberikan pesan tegas kepada pemerintah tentang pentingnya mewujudkan kemakmuran yang merata. Merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila, Muhammadiyah mengingatkan agar pengelolaan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut Haedar, pemerintah harus menjadi pelopor pembangunan. "Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit. Indonesia membutuhkan kebijakan berbasis ekonomi konstitusi, bukan neoliberalisme yang hanya menguntungkan segelintir pihak," ujarnya, mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
Haedar juga menyoroti tantangan besar mewujudkan kemakmuran di Indonesia, seperti korupsi, eksploitasi sumber daya alam, dan lemahnya integritas pemimpin.
Kepentingan rakyat
"Bangsa ini butuh pemimpin yang berintegritas tinggi, berjiwa negarawan dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan diri sendiri atau kelompok," tegasnya.
Muhammadiyah, lanjut Haedar, akan terus berperan aktif melalui amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi untuk membantu pemerintah menghadirkan kemakmuran yang inklusif.
Milad ke-112 Muhammadiyah dijadikan momentum untuk merefleksikan kiprah organisasi dalam membangun bangsa. "Muhammadiyah akan terus bergerak maju untuk memajukan umat dan bangsa dengan spirit keikhlasan dan kemandirian," ungkap Haedar.
Kegiatan ini menjadi simbol kolaborasi untuk membangun "Indonesia Berkemakmuran" yang selaras dengan cita-cita Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur.
Haedar mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk warga Muhammadiyah, untuk aktif membangun negeri yang adil, makmur dan berkeadilan.
Bergerak bersama
"Mari bergerak bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, adil dan makmur demi kemaslahatan umat dan kemanusiaan semesta," kata Haedar Nashir.
Menurut dia, Tanwir dan Milad ke-112 diharapkan menjadi titik tolak baru bagi Muhammadiyah untuk terus memperkuat kontribusinya dalam memajukan Indonesia, terutama di kawasan yang masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan. (*)
