KPPN Purworejo Menyampaikan Laporan  APBN Triwulan I Tahun 2025

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Purworejo Jawa Tengah menyampaikan laporan  APBN Triwulan I Tahun Anggaran (TA) 2025.

KPPN Purworejo merupakan lembaga yang berwenang mengelola APBN untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.

Kepala KPPN Purworejo, Yessy Silvia Maharini, menjelaskan terdapat tiga fungsi utama APBN meliputi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

"Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu yang dikelola KPPN Purworejo mencapai Rp 4,72 triliun terdiri Belanja Satker K/L (Kementerian/Lembaga ) sebesar Rp 569,9 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah mencapai Rp 4,15 triliun," ujarnya, Selasa (15/4/2025), di kantornya.

Belanja pegawai

Disebutkan, Pagu Belanja Satker K/L meliputi Belanja Pegawai Rp 424,4 miliar, Belanja Barang Rp 140,3 miliar dan Belanja Modal Rp 5,1 miliar.

Sedangkan Pagu Belanja Transfer ke Daerah (TKD) meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 72,4 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 2,33 triliun, Dana Transfer Khusus (DTK) Rp 912,1 miliar, Dana Desa Rp 803 miliar dan Insentif Fiskal Rp 30,8 miliar.

Yessy menyampaikan realisasi per 31 Maret 2025 mencapai Rp 1,10 triliun atau 23,38 persen. Untuk realisasi Belanja Satker K/L mencapai 24,63 persen terdiri Belanja Pegawai 27,16 persen, Belanja Barang 16,68 persen dan Belanja Modal 32,58 persen.

"Realisasi TKD mencapai sebesar 23,21 persen terdiri DBH  10,68 persen, DAU 29,40 persen DTK 21,24 persen, Dana Desa 10,9 persen dan Insentif Fiskal nol persen," tambahnya.

Penurunan

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu realisasi belanja Satker K/L mengalami penurunan sebesar minus 11,22 persen (yoy/year on year atau perbandingan antar tahun).

"Terutama untuk belanja barang dan belanja modal yang masing-masing menurun sebesar - 28,64 persen (yoy) dan - 12,49 persen," katanya.

Adapun belanja pegawai naik sedikit sebesar 1,48 persen. Indikasi terjadinya penurunan realisasi Belanja K/L merupakan dampak kebijakan penghematan yang cukup signifikan.

Menurutnya, dibandingkan periode sama tahun yang lalu Realisasi Dana Transfer ke Daerah mengalami kenaikan sebesar 1,05 persen (yoy).

Percepatan

Indikasi kenaikan dana transfer ke daerah dikarenakan adanya percepatan penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK) nonfisik yang meliputi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp 126,6 miliar.

Kemudian, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar  Rp 12,37 miliar dan Nonfisik lainnya sebesar Rp 22,76 miliar.

Selain itu, juga terdapat percepatan penyaluran dana desa khususnya untuk Kabupaten Purworejo yang mencapai Rp 87,5 miliar untuk 212 desa dari 469 desa. "Dana desa pada Kabupaten Kebumen belum terdapat penyaluran dari keseluruhan 449 desa," ungkapnya.

Menurut dia, DTK yang dialokasikan sampai unit organisasi pemerintahan terkecil yaitu desa merupakan bukti negara hadir meningkatkan pelayanan publik di berbagai bidang sekaligus mendorong laju perekonomian regional secara lebih merata dan berkeadilan. (*)