Keterbatasan Fiskal Tidak Hanya Dialami Daerah Otonom Baru
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, KEBUMEN -- Keterbatasan fiskal tidak hanya terjadi di provinsi, kabupaten/kota pemekaran atau daerah otonom baru. Daerah otonom lama pun mengalami hal serupa sehingga kesulitan membangun infrastruktur.
Ini terungkap saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Kamis (22/6/2022) di Kebumen, yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Tito mengatakan, dari pemekaran 12 provinsi hanya ada satu provinsi yakni Provinsi Banten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu melampaui dana transfer dari pemerintah pusat.
Dua provinsi lainnya yaitu Bangka Belitung dan Kepulauan Riau kekuatan fiskalnya sedang. Besarnya PAD sama dengan dana transfer pemerintah pusat. Selebihnya, kekuatan fiskalnya kurang.
“Daerah otonom baru dari pemekaran kabupaten ada 181 kabupaten. Hanya satu kabupaten yang fiskalnya sedang, kabupaten lainnya kurang,” jelasnya.
Disebutkan, daerah otonom kota ada 34 hasil pemekaran. Dua kota kekuatan fiskalnya bagus dan dua kota lainnya kekuatannya sedang. Selebihnya kekuatan fiskalnya masih bergantung pemerintah pusat. "Itu hasil re-evaluasi setelah ada pemekaran," kata Tito.
Menurut dia, daerah otonom baru dengan kekuatan fiskal lemah perlu hemat dan efektif. Selain itu, penggunaan APBD juga harus tepat sasaran. “Daerah otonom baru perlu merangkul swasta untuk menumbuhkan investasi,” kata dia.
Ganjar Pranowo menambahkan di Jawa Tengah ada kabupaten dengan kekuatan fiskal yang terbatas sehingga alokasi anggaran infrastruktur juga terbatas. Dua kabupaten itu adalah Grobogan dan Sragen.
“Kabupaten Grobogan, malahan meminjam Bank Jateng untuk pembangunan infrastruktur namun kebijakan ini tidak menuntaskan karena umur jalan hanya tiga tahun,” ujarnya.
Sedangkan Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengungkapkan kesulitan fiskal kabupaten sering disampaikan bupati saat rapat kerja dengan APKASI. “Kabupaten dengan ruang fiskal rendah semakin sulit ketika ada re-focusing anggaran,” ungkapnya. (*)
