Keberpihakan Bumdes Memajukan Desa

KORANBERNAS.ID,YOGYAKARTA-- Kemajuan desa atau kalurahan tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Badan Usaha Milik Desa (bumdes) pun perlu berperan dalam mengembangkan potensi di desa.

"Pengembangan bumdes selama ini masih terkendala. Perlu adanya komitmen dan keberpihakan dari kepala desa yang harapannya bisa segera muncul," papar Direktur Pelayanan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Supriadi dalam forum group discussion dengan topik Pembangunan Pemerintahan dan Ekonomi Digital untuk Mewujudkan SDGs Desa di Alana Malioboro, Selasa (13/9/2022).

Menurut Supriadi, keberpihakan kepala desa, memberi keleluasaan BUMDes untuk mengelola profesional skala kawasan ekonomi secara profesional. Komitmen bersama juga dibutuhkan dalam pemanfaatan dana desa untuk BUMDes.
 
"Melalui musyawarah desa ini muncul komitmen itu dari perangkat desa,” jelasnya.

Namun Bumdes, lanjut Supriadi perlu lebih kreatif dalam mencari potensi sekaligus membentuk industri yang bisa menghidupi di desa. Bumdes bisa ikut berperan dalam pemanfaatan tanah kas desa.

Hak tanah tetap dari desa atau kasultanan. Namun hak mengelolanya ada di BUMDes. 

"Misal penanaman sayur, kandang ayam dan sebagainya kan ada jangka dan tidak lama. Justru paling penting inovasi dan kreativitas. Ada industrialisasi, pengembangan sumber daya alam apakah desa wisata atau komoditas dan ekraf dengan digitalisasi juga sumber daya manusia,” jelasnya.

Perguruan tinggi pun, lanjutnya perlu ikut berperan aktif. Misalnya UMY yang membantu program pemerintah memajukan desa. 

Kolaborasi harus dilakukan karena pemerintah tidak bisa serta-merta bergerak sendirian tanpa bantuan pihak lain. Kemendes punya kebijakan bisa didukung peran perguruan tinggi seperti UMY yang memiliki teknologi dan penelitian. 

"Ke depan kami mendorong program kolaborasi antara Kemendes, Desa, Pemda, Perguruan Tinggi dan Swasta. Bisa muncul sinergi yang baik dan harapannya membawa manfaat untuk desa,” paparnya

Sementara, Direktur Program IGOV UMY, Sakir Ridho Wijaya mengungkapkanforum diskusi melibatkan kalurahan di DIY menjadi upaya riil UMY untuk ikut mengurai persoalan yang terjadi. Diharapkan kolaborasi dengan kampus bisa membawa dampak positif dalam pengelolaan desa untuk kemakmuran masyarakat.

“Kami kolaborasikan penelitian dari prodi Ilmu Pemerintahan UMY sesuai dengan kebutuhan mitra kami dalam hal ini kalurahan. Kami membantu untuk pembentukan BUMDes, UMKM bahkan hingga desa wisata yang ada di kalurahan,” jelasnya.(*)